Bapemperda DPRD Kota Pangkalpinang Sepakat Dua Raperda Diproses Lebih Lanjut

Lokal Seremonial

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Badan perumusan peraturan daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pangkalpinang sepakat akan menindaklanjuti dua rencana peraturan daerah (Raperda) untuk diproses Ke tingkat selanjutnya.

Rapat Bapemperda tersebut di pimpin oleh Sadiri dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan anggota Rano Fraksi Demokrat, Andi Fraksi Amanat nasional, Zubaidah Fraksi Gerindra, Sanusi Fraksi Golkar dan Rahman Rizal Fraksi Hanura dalam agenda mendengarkan pengusulan dua raperda yang akan dibahas pada bulan November ini, Kamis (1/11).

Sadiri ketua Bapemperda DPRD kota Pangkalpinang saat ditemui seusai rapat mendengarkan pengajuan dua raperda mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendengarkan pengusulan dua raperda.

BACA JUGA :  Fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang Meminta Pemkot Menguatkan Para Pengusaha Kecil dan Menengah di Tengah Menurunnya Perekonomian

“Dinas PU PR mengajukan Raperda RTRW dan Dinas Satpol PP mengajukan Raperda ketertiban umum,” ungkap Sadiri.

Menurutnya, dua raperda tersebut sangat penting mengingat perda yang lama sudah tidak ideal lagi untuk pemerintah kota Pangkalpinang saat ini.

“Semua anggota sepakat untuk dua raperda tersebut diproses lebih lanjut,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa saat ini dirinya sangat berharap jika nantinya perda tersebut disahkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan kota Pangkalpinang ke depannya.

“Dinas Satpol PP juga mengusulkan adanya sangsi bagi pelanggaran peraturan daerah. Kami berharap jangan sampai memberatkan masyarakat,” pinta Sekertaris DPC PPP kota Pangkalpinang ini.

Sadiri juga menyampaikan jika pihaknya juga akan membentuk dan mengkaji ulang tentang pemanfaatan pemeriksaan pegawai negeri sipil (PPNS) yang ada dikota Pangkalpinang untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan.

BACA JUGA :  Hadiri Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Molen Sampaikan LKPD TA 2020 Raih Opini WTP dari BPK RI

“Sayang jika PPNS ini tidak dimanfaatkan, apalagi yang menyekolahkan mereka mengunakan dana APBD kota Pangkalpinang. Jadi ilmu mereka dapatkan bisa bermanfaat untuk menindaklanjuti apa bila ditemui pelanggaran,” pungkasnya.

 

 

(Yuko)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.