Aktifitas Tambang Ilegal di duga Masuk Kawasan Hutan Bintet Belinyu Masih Berjalan

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Belinyu – Setelah gencarnya pemberitaan terkait aktifitas penambangan di kawasan hutan PT Inhutani V unit Bangka di desa Bintet kecamatan Belinyu kabupaten Bangka beberapa waktu lalu.

Tim Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP ) Bubus Panca wilayah Belinyu Riau Silip, kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung bersama pihak PT Inhutani V unit Bangka turun ke lokasi guna mengecek kebenaran informasi tersebut, Kamis (1/11/2018).

Tim KPHP Bubus Panca yang dikomandoi Dina didampingi oleh dua orang Pengamanan Hutan ( Pamhut ) dan pihak dua orang PT Inhutani V.Bangka Kadartika, Sumargo turun ke lokasi tambang yang diduga milik Jungsen itu.

Saat tim turun, masih dijumpai aktifitas tambang sedang berlangsung dengan menggunakan alat berat berupa dua unit escavator merk Hitachi sedang melakukan pengerukan tanah

“Aktifitas tambang ini masuk dalam kawasan hutan PT Inhutani V unit Bangka” kata Kadartika selaku pengawas lapangan dari pihak PT Inhutani V Bangka..

Masih kata Kadartika, pihaknya telang berulang kali memasang patok papan informasi laranganvitu selalu hilang diduga dicabut oleh oknum-oknum

“Berulang kali sudah kita pasang papan informasi larangan bahkan saat ini papan informasi larangan itu sudah kita pasang permanen” tegas Kadartika.

Senada juga dikatakan Dina Salasia dari staff KPHP Bubus Panca seizin Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KKPH ) Bubus Panca jika pihaknya sudah melayangkan surat teguran pertama kepada pihak penambang (Jungsen,  red).

“Surat peringatan (SP) pertama sudah kita sampaikan kepada pihak penambang namun hingga kini pihak penambang masih tetap melakukan aktifitas penambangan” kata Dina di lokasi penambangan, Kamis ( 1/11/2018 ).

Lebih jauh ditegaskannya jika dalam penertiban nantinya pihaknya hanya menjalankan aturan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

“Kami hanya menjalankan aturan Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, forumkeadilanbabel.com masih dalam upaya meminta tanggapan pihak kepolisian setempat.
(Red/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.