WAKIL KETUA DPRD BABEL SEBUT DRAF RAPERDA ZONASI MASIH BANYAK KEKURANGAN

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang РTerkait draf Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang disampaikan oleh Gub Babel beberapa waktu  lalu, mendapat tanggapan dari wakil ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto.

Menurut Deddy, draf yang disampaikan oleh Gubernur memang belum dibahas oleh Pansus namun secara sepintas dirinya melihat draf yang disampaikan itu belum transparan secara global.
“Baru disampaikan luas dan titik koordinat, baik itu zona pariwisata, zona perikanan maupun zona pertambangan. Oleh karena itu kami minta Gub dapat melampirkan peta riil wilayah yang akan ditentukan,” kata Deddy Yulianto, Kamis (1/11).

Lebih lanjut Deddy mencontohkan wilayah pariwisata, berapa mil untuk zona tangkap ikan dan diatasnya zona untuk apa.
“Kami ambil contoh misalnya wilayah pariwisata berapa mil dan diatas apakah bisa di lakukan untuk zona apa, atau daerah tangkap ikan berapa mil diatas itu untuk zona apa. Jadi intinya kami minta Gub melampirkan peta secara rill baik itu zona pariwisata, zona perikanan dan zona pertambangan, jangan kami di berikan jumlah luas dan titik koordinat saja. Kami butuh peta wilayah pesisir dan pulau pulau kecil,” tukas Deddy.

Oleh karenanya, Deddy meminta Pemerintah Provinsi untuk terbuka dalam pengajuan draf raperda zonasi jangan ada yang ditutup tutupi.
“Kami minta Pemerintah Provinsi terbuka dan tidak ada yang ditutup tutupi. Kami minta Pemerintah Provinsi Babel dalam hal ini Bapeda dapat melampirkan peta tiap tiap zona dan diluar zona yang di maksud, dapat di tuliskan juga peruntukannya untuk apa, biar semua jelas. Masyarakat juga bisa melihat sesuai denga peta yang ada. Kalau hanya menyampaikan luas dan titik koordinat, kami¬† rasa butuh waktu panjang untuk membahas Raperda ini dan seolah olah ada yang di tutup tutupi, dengan adanya peta yg di maksud masyarakat yg terkena imbas akan zonasi tersebut dapat menyampaikan kepada kami sebagai pertimbangan dalam pembahasan nanti,” pungkasnya.
(Red/FkB)
BACA JUGA :  Perda No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah, Ternyata Sudah Tidak Berlaku Lagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.