Dedi Adriyansah Akui Banyak Perda yang Tidak Disosialisasikan karena Tidak Miliki Anggaran dan keterbatasan SDM

Lokal Seremonial

 

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Kritik yang di sampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Fraksi Partai Gerindra dalam rapat badan perumusan peraturan daerah kota Pangkalpinang tentang ketertiban umum. Ditanggapi Kabid penegakan peraturan dan perundangan daerah satpol Pp kota Pangkalpinang.

 

Dedi Adriyansah membenarkan bahwa saat ini banyak peraturan daerah menjadi monumen karena disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk sosialisasi.

“Benar, banyak Perda yang tidak disosialisasikan karena kita tidak memiliki anggaran dan keterbatasan SDM,” katanya saat ditemui sesuai Rapat Bapem Perda di DPRD kota Pangkalpinang. Kamis,(1/11).

 

Ia menyebutkan berdasarkan perda no 2 tahun 2005 Kita rasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kota Pangkalpinang saat ini. Makanya kita ajukan yang baru.

BACA JUGA :  Kasus Pembobolan ATM Di Mega Mart Sungailiat, Kasat Reskrim Polres Bangka Akui Kesulitan Identifikasi Pelaku

“Kita harap di Perda yang baru ini ada biaya paksa bagi pelanggaran peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar segera menghentikan kebiasaan buruk mereka,” tegas Kabid PPUD Dinas Satpol PP kota Pangkalpinang.

 

Dedi berharap dengan adanya sangsi bagi pelanggaran peraturan daerah ini bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan kota Pangkalpinang kedepan.

“Alhamdulillah Anggota dewan setuju dengan usulan kami dan berharap kedepan ada anggaran sosialisasi dan disahkan dalam paripurna Dprd kota Pangkalpinang,”katanya.

 

Ia juga meminta kepada pemerintah daerah dan Dprd kota Pangkalpinang untuk mengumpulkan Penyidik pegawai negeri sipil untuk dikumpulkan agar kedepan ilmu yang mereka dapatkan bisa bermanfaat bagi kota Pangkalpinang.

BACA JUGA :  Soroti Dugaan Gratifikasi Fee 20 Persen, Zainuddin Pay : Kasus Ini Jangan Dibuat ATM Berjalan

“PPNS harus dimanfaatkan untuk penegakan peraturan daerah. Sayang uang negara yang digunakan untuk menyekolahkan mereka tapi tidak dimanfaatkan,” pungkasnya.

(Yuko)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.