KOMISI PEMBERANTASAN KOROPSI SAMBANGI DPRD KOTA PANGKALPINANG

Lokal Seremonial

FORUMKEADILANBABEL.COM, PANGKALPINANG – KOMISI PEMBERANTASAN KORUSI (KPK) MENDATANGI GEDUNG DPRD KOTA PANGKALPINANG. DALAM KUNJUNGANNYA TERSEBUT, KPK MELAKUKAN SOSIALISASI TERKAIT KORUPSI, TERUTAMA MASALAH GRATIFIKASI, YANG SAAT INI TENGAH MARAK TERJADI DAN MENJADI TITK FOKUS PERHATIAN DALAM HAL PEMBERANTASAN KORUPSI.

DALAM ACARA YANG MENGAMBIL TEMA “PEMEHAMAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI UNTUK INDONESIA BEBAS KORUPSI’, OLEH UNIT KOORDINASI & SUPERVISI PENCEGAHAN, KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN – KPK, DISAMPAIKAN METERI MENGENAI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK).

SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI, TERTERA FOKUS UTAMA DARI STRANAS PK MELIPUTI PERIZINAN DAN TATA NIAGA, KEUANGAN NEGARA SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKARASI. TERKAIT SASARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIROKRASI YANG MENJADI TITIK BERAT YAITU TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN BUDAYA BIROKRASI ANTI KORUPSI SERTA KAPABILITAS APARATUR SIPIL NEGARA.

KORUPSI MERUPAKAN SALAH SATU KATA YANG CUKUP POPULER DI MASYARAKAT DAN TELAH MENJADI TEMA PEMBICARAAN SEHARI-HARI.. PADA UMUMNYA. MASYARAKAT MEMAHAMI KORUPSI SEBAGAI SESUATU YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEMATA. PADAHAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, ADA 30 JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI. KE-30 JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT PADA DASARNYA DAPAT DIKELOMPOKKAN MENJADI TUJUH, YAITU: I) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA; II) SUAP-MENYUAP; III) PENGGELAPAN DALAM JABATAN; IV) PEMERASAN; V) PERBUATAN CURANG; VI) BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN; DAN VII) GRATIFIKASI.

DARI BERBAGAI JENIS KORUPSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG, GRATIFIKASI MERUPAKAN SUATU HAL YANG RELATIF BARU DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. GRATIFIKASI DIATUR DALAM PASAL 12B UNDANG-UNDANG TERSEBUT DI ATAS. DALAM PENJELASANNYA, GRATIFIKASI DIDEFINISIKAN SEBAGAI SUATU PEMBERIAN
DALAM ARTI LUAS, YAKNI MELIPUTI PEMBERIAN UANG, BARANG, RABAT, KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA-CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, YANG DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN YANG DI LUAR NEGERI DAN YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIKA MAUPUN
TANPA SARANA ELEKTRONIKA. MESKIPUN SUDAH DITERANGKAN DI DALAM
UNDANG-UNDANG, TERNYATA MASIH BANYAK MASYARAKAT INDONESIA YANG BELUM MEMAHAMI DEFINISI GRATIFIKASI, BAHKAN PARA PAKAR PUN MASIH MEMPERDEBATKAN HAL INI.

UNTUK ITU KPK MERASA PERLU MENSOSIALISASIKAN GRATIFIKASI DIHADAPAN PARA PENYELENGGARA NEGARA, BAIK ITU PEMERINTAH DAERAH MAUPUN ANGGOTA DPRD.

MENURUT AZRILZAH, NARASUMBER SPESIALIS PENCEGAHAN KPK, MENGATAKAN KEGIATAN INI MERUPAKAN KEGIATAN BESAR KPK DALAM MENDAMPINGI PEMERINTAH DAERAH, (TERUTAMA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, SEHINGGA DAPAT MUNCUL PERSAMAAN PERSEPSI DIANTARA PENYELENGGARA NEGARA MENGENAI GRATIFIKASI.

KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KPK TERSEBUT DIIKUTI OLEH ANGGOTA DPRD KOTA PANGKALPINANG YANG DIPIMPIN KETUA DPRD AHMAD SUBARI, SEKWAN AHMAD ELVIAN SERTA INSPEKTUR KOTA PANGKALPINANG, M.NASIR.
(Rls/Yuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.