Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Persoalan sulitnya nelayan mendapatkan bbm subsidi jenis solar hingga saat ini belum terpecahkan. Para nelayan saat ini masih tetap kesulitan mendapatkan bbm subsidi jenis solar di APMS dan SPDN yang ada di PPN Sungailiat maupun di Kp. Nelayan dua.
Sementara hingga saat ini pihak pertamina masih tetap bungkam untuk memberikan tanggapannya terkait maraknya penyimpangan pendistribusian bbm bersubsidi jenis solar.
Deni Nugroho selaku sales representatif (SR) depo Pertamina Pangkalbalam yang dimintai tanggapannya terkait sejauh mana pengawasan pihak pertamina dalam mengontrol APMS dan SPDN dalam pendistribusian bbm bersubsidi jenis solar. Karena secara massif hampir di setiap APMS maupun SPDN bisa dikatakan pendistribusian bbm bersubsidi jenis solar ini tidak tepat sasaran. Dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WA, Deni lebih memilih bungkam ketimbang memberikan penjelasannya. Sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan ‘ jangan jangan pihak pertamina merestui penyimpangan pendistribusian bbm berubsidi?’
Kebungkaman Deni selaku SR Pertamina Pangkalbalam menuai sorotan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Bangka Belitung.
Ibrahim selaku wakil direktur LKPI Prov. Babel sangat menyayangkan sikap pihak pertamina yang terkesan tutup mata terhadap keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan hak hak mereka yakni hak mendapatkan bbm bersubsidi jenis solar.
“Kita sangat menyayangkan sikap pihak pertamina yang terkesan tidak ambil peduli terhadap keluhan para nelayan dalam mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan bbm bersubsidi jenis solar. Seharusnya pihak pertamina lebih tanggap bila mendapat informasi terkait sulitnya para nelayan mendapatkan bbm subsidi. Harus dicari permasalahannya dan segera turun ke lokasi dengan mengirim intelnya apakah benar pendistribudian bbm bersubsidi itu tepat sasaran,” kata Ibrahim via telepon, Jum’at (5/10).
Menurut Ibrahim, jika mengamati kondisi sekarang ini, di mana kebutuhan bbm bersubsidi baik jenis premium maupun jenis solar semakin meningkat. Terutama minyak solar terlihat di tiap tiap SPBU antrian pengerit memanjang. Artinya minyak solar saat ini menjadi bisnis yang menjanjikan.
“Saya dapat info perjeregen ukuran 17 literan harganya mencapai Rp.200 ribu. Padahal harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp.5.150 perliter. Maka satu jeregen ukuran 17 liter keuntungannya bisa mencapai Rp.112.450. Bagaimana kalau satu drum? Tentunya keuntungan yang diperoleh pengerit akan semakin besar dan sebaliknya para nelayan juga yang merasakan susahnya mendapatkan minyak solar,” ungkapnya.
Oleh karenanya, kata Ibrahim pihak pertamina diminta tegas mengawasi proses pendistribusian bbm bersubsidi di tiap tiap APMS dan SPDN sehingga para nelayan betul betul mendapatkan haknya sesuai rekomendasi dalam pendirian APMS dsn SPDN.
“Untuk pendirian APMS dan SPDN itu kan direkomendasikan untuk warga nelayan. Tapi faktanya justru sebagian besar yang menikmati bbm bersubsidi jenis solar di APMS dan SPDN itu bukan nelayan melainkan pengerit ataupun oknum oknum tertentu yang mengatasnamakan orang orang nelayan. Ini yang harus dimonitor pihak pertamina sehingga penyimpangan pendistribusian bbm bersubsidi dapat dicegah,” pungkas Ibrahim.
Seperti diketahui, meskipun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat memiliki dua Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan satu Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan para nelayan akan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi namun faktanya sebagian besar para pencari ikan di laut ini justru semakin kesulitan mendapatkan bbm bersubsidi khususnya jenis solar.
Demikian disampaikan beberapa orang yang memang berprofesi sebagai nelayan. Diantaranya, Wan warga nelayan dua ini mengaku terpaksa tidak melaut saat ini lantaran tidak dapat solar. Warga kampung Nelayan 2 ini mengungkapkan jika dirinya sulit mendapatkan jatah solar di APMS atau pun di SPDN baik yang ada di kampung Nelayan 2 maupun di Pelabuhan Perikanan Nusantara.
“Sudah 3 hari tidak melaut. Tidak dapat solar. Sudah semua tempat pengisian solar kita datangi, bilangnya solar habis atau belum datang,” kata Wan saat di temui di pelabuhan, Selasa (2/10).
Tidak hanya Wan, sebelumnya Nas juga mengatakan hal serupa. Jika bbm bersubsidi jenis solar di APMS atau pun SPDN di Pelabuhan Nusantara Sungailiat maupun di kampung nelayan dua memang sulit didapatkan.
“Memang susah pak. Sekarang ini kita nelayan susah mendapatkan BBM jenis solar,” kata Nas saat menunggu BBM bersubsidi jenis solar di salah satu SPDN wilayah PPN Sungailiat, Senin (1/10).
Meskipun ada tiga SPDN di PPN Sungailiat menurut Nas hal itu tidak serta merta bbm jenis solar mudah didapat.
“Jujur ku sampaikan kalau SPDN yang ini (SPDN paling ujung yang dekat dengan kantor syahbandar, red) masih berani saya jamin pendistribusiannya memang khusus untuk nelayan. Sebab kalau solarnya datang biasanya satu minggu sekali maka siapa saja yang mau beli solar harus memperlihatkan surat kepemilikan kapal dan surat keterangan akan berangkat berlayar. Ini yang saya saksikan di SPDN ini,” kata Nas.
Namun kalau APMS yang berada di sebelah kiri pintu masuk pelabuhan dan SPDN yang berada di dekat pelelangan ikan itu, menurutnya bikin sakit kepala.
“Siapa yang tidak sakit kepala dan emosi kalau pas ada solar datang. Kita mau beli solar untuk melaut tapi kita tak kunjung dilayani. Sebab petugas noselnya lebih mengutamakan pembeli yang justru kita ragukan untuk dipakai melaut. Sebab orang orang tersebut setiap kali ada pembagian minyak solar selalu banyak jatahnya hingga puluhan jerigen yang diangkut pakai mobil pick up bahkan diankut pakai truck untuk di bawa keluar pelabuhan. Kalau mau buktinya silahkan dilihat sendiri bagaimana proses pendistribusian minyak solar di APMS. Hal serupa juga terjadi di SPDN milik koperasi tapi yang berwenang membagi jatah solar di situ adalah Akiong. Memang lah Akiong ini banyak perahu kapalnya tapi dia juga punya beberapa alat berat berupa PC untuk kegiatan nambang,” beber Nas panjang lebar.
Ditanya soal SPDN di kampung Nelayan dua yang kabarnya hanya dimanfaatkan segelintir oknum warga nelayan dua. Nas mengungkapkan jika pendistribusian SPDN tersebut memang sudah keluar dari prosedurnya.
“Memang benar info itu. Kami orang nelayan bertempat di kampung Nelayan sudah lama tidak ngambil jatah minyak solar lagi di situ. Habis ada beberapa orang yang memang sudah langgan dapat jatah hingga lebih dari satu drum. Bahkan ada yang pakai mobil pick up dan truck ngangkut drum guna ngisi minyak solar di situ. Ini kata teman di sekitar SPDN di situ pembonngkaran minyak solar sering dilakukan dini hari. Coba dimonitor nanti, maka akan nampak pemandangan yang luar biasa, soal pendistribusian minyak solar di SPDN tersebut,” sebutnya.
Sementara itu, petugas nosel APMS yang dituding lebih memprioritaskan pelanggan yang bukan untuk keperluan melaut, Arsad membantah jika dirinya tidak mengutamakan para nelayan dalam pendistribusian bbm jenis solar.
“Memang ada nelayan yang datang ke sini. Kita perhatikan surat perahunya sudah mati kami tetap bagi namun kalau minggu depan dia datang dengan surat yang masih belum diurus maka tidak kami kasih lagi,” katanya.
Disinggung soal adanya beberapa oknum anggota yang memenopoli pendistribusian bbm jenis solar untuk keperluan aktifitas tambangnya. Arsad berkilah jika info tersebut tidak benar.
“Itu info ndak benar. Kita di sini khusus untuk keperluan melaut. Tapi kalau SPDN di bawah sana memang banyak yang dijual ke bukan nelayan tapi ke orang TI,” kelitnya.
Diketahui saat ini bisnis bbm bersubsidi jenis solar sangat digandrungi oleh sebagian masyarakat. Keuntungannya sangat fantastis. Bayangkan saja jika oknum si A dapat jatah dalam satu hari 1 drum maka keuntungan yang didapat bisa mencapai Rp.500 ribu bahkan bisa lebih dari nilai itu. Lalu kalau si oknum tersebut dapat jatah hingga 5 drum bahkan hingga 10 drum berapa besar keuntungan yang didapat dari bbm subsidi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu ?
Hingga berita ini diturunkan, wartawan media ini masih dalam upaya konfirmasi ke pihak pemilik APMS kampung Nelayan 2 dan pihak pertamina terkait sanksi bagi APMS ataupun SPDN yang terbukti melakukan persekongkolan dengan seseorang untuk mendistribusikan BBM bersubsidi jenis solar yang tidak sesuai peruntukannya.
(Romli)
