Gratifikasi Dilarang Dalam Pemerintah Sebab Bisa Menyebabkan Korupsi

Lokal Seremonial

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Pemerintah kota Pangkalpinang melalui sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) menggelar sosialisasi unit pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang, Jumat,(5/10).

 

Kegiatan yang dihadiri oleh Direktur Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Syarif Hidayat dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang yang diselenggarakan di ruang pertemuan OR Pemerintah kota Pangkalpinang.

 

Dalam sambutannya Walikota Pangkalpinang yang dibaca oleh staf ahli walikota bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Suryo Subandrio. Gratifikasi merupakan kegiatan yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang.

“Gratifikasi merupakan kegiatan yang dilarang dalam pemerintah karena bisa menyebabkan korupsi, kalau ada pemberian atau hadiah oleh suatu pihak harus ditolak,” ujarnya.

BACA JUGA :  Pimpin Rapat PPKM di Sekolah, Gubernur Jelaskan Esensi Penerapan PPKM

Ia juga menyebutkan dengan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang bisa memberikan kontribusi dan pengetahuan tentang tindakan gratifikasi.

“Saat ini pemerintah kota Pangkalpinang sudah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka mengawasi tindakan korupsi di lingkungan pemerintah kota Pangkalpinang,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, pegawai di lingkungan harus bisa menjadi motivasi menolak gratifikasi, baik itu sifatnya pemberian parsel saat lebaran, pemberian hadiah saat pernikahan, pemberian tiket, ongkos naik haji dan lainnya.

“Semoga hal tersebut bisa ditolak agar tidak terlibat kasus korupsi yang dapat merugikan diri sendiri dan pemerintah kota Pangkalpinang,” katanya.

Semetara itu dalam sambutannya, Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Syarif Hidayat menegaskan kegiatan ini dalam rangka memberikan informasi tentang tindakan gratifikasi.

BACA JUGA :  Pelabuhan Tanjung Kalian Akan Didirikan Dapur Umum Karantina

“Kegiatan ini dalam mengendalikan gratifikasi yang menyebabkan terjadinya korupsi,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan jika KPK sering kali menangkap pelaku tindakan gratifikasi baik dari penjabat Bupati, Walikota, Gubernur, anggota dewan dan penjabat eselon banyak yang terlibat gratifikasi dan korupsi.

“Saat KPK menangani 700 kasus, hampir setiap hari KPK menangkap pelaku gratifikasi tersebut, bukan berkurang tapi makin banyak yang tertangkap tangan oleh kami,” sebutnya.

(Yuko)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.