Pembentukan Panitia Dana Kompensasi KIP Dari Unsur Pemerintahan Tuai Sorotan

Hukum Lokal

— Relawan CSR Kuatirkan TDKP KIP Timbulkan Kisruh Baru.

— Surat Pembentukan Belum Ditanda tangani Darwanto

— Belum Ada Kejelasan Masalah Hukum Penggelapan Dana Kompensasi

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Polemik Pengelolaan Dana Kompensasi KIP Air Kantung terus terjadi. Mulai dari laporan hukum oleh beberapa kelompok masyarakat dan nelayan pesisir daerah operasional Kapal Isap Produksi ( KIP) pada awal tahun 2018, berlanjut pada mediasi di Kantor Camat Sungailiat disertai adu argumen antara Kelompok Masyarakat dan Panitia, saling lapor antar ke 2 belah pihak ke Kepolisian sampai kepada tidak jelasnya dana kompensasi senilai Satu Miliar Tiga Ratus Juta lebih yang seharusnya sudah dibagikan oleh Kepanitian KIP Pimpinan Ratno Mapiwali kepada masyarakat penerima kompensasi. Namun hingga kini dana kompensasi dan keberadaan serta status hukum Ratno Mapiwali masih juga tak kunjung jelas.

Mirisnya lagi, Pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan persmasalah tersebut justru menciptakan ke kisruhan baru di tengah masyarakat yang dikuatirkan akan memicu terjadinya pergolakan atau konflik di tengah masyarakat.

Pasalnya pembentukan Tim Kerja Pengelola Dana Kompensasi dan Pembongkaran KIP (TKPDKP KIP) yang baru melalui sebuah rapat di kantor Camat Sungailiat kepada para Kepala Lingkungan (Kaling) di wilayah operasional KIP tanpa melibatkan panitia TKPDKP KIP yang lama dan tokoh masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan oleh Gustari selaku Relawan Pengawas Dana CSR Sungailiat yang memantau permasalahan tersebut.

” Kisruh pembagian dana konpensasi KIP untuk nelayan di Sungailiat menjadi kisruh, penyebabnya adalah dana yang seharusnya di berikan kepada para nelayan sampai saat ini tidak ada kejelasan dan informasinya dana tersebut digelapkan oleh ketua panitia yaitu saudara Ratno Daeng Mapiwali namun bukannya masalah ini diselesaikan oleh pihak kecamatan. Anehnya justru pihak kecamatan mengundang para kaling untuk membentuk tim kerja dan otomatis panitia konpensasi dan pembongkaran yang lama tersingkirkan” ungkap Gustari di Sungailiat, Kamis (6/8/2018).

Susunan kepengurusan TPDKP KIP Pembina : Camat Sungailiat, Kapolsek Sungailiat dan Koramil Sungailiat Pengawas : Lurah Sungailiat, lurah Kuday, lurah Jelitik, lurah Matras. Ketua TPDKP KIP : Darwanto (kaling Parit Pekir) wakil ketua : Alhud (kaling Nelayan 1) Sekretaris: Irfan Linardo (kaling Air Kantung) Bendahara: Amir Dedu (kaling Nelayan 2)

Gustari juga mengungkapkan jika Darmanto als Awang selaku ketua TKPDKP sempat di datangi oleh beberapa orang perwakilan Panitia KIP Pimpinan Ratno Mapiwali dan beberapa kelompok masyarakat lainnya sehingga terjadi perdebatan di antara mereka.

Oleh sebab itu Gustari sangat menyesali pembentukan TKPDKP KIP karena sangat berpotensi menambah kisruh di masyarakat bukan menyelesaikan permasalahan.

” Pembentukan ini sangat kita sayangkan sekali karena bukan merupakan solusi untuk menyelesaikn kisruh permasalahan yang di alami para nelayan justru di kwatirkan akan membuka permasalahan baru,” katanya.

Lebih jauh dikatakan Gustari, perwakilan KIP seharusnya mengundang panitia yang di bentuk oleh Ratno agar menjelaskan permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya.

 

“Informasi yang kita dapat bahwa bantuan dana untuk masyarakat nelayan melalui rekening pribadi, dan ini salah menurut aturan maka ada peluang besar terjadinya penggelepan dan saya yakin pihak bank tidak mungkin membuka rekening kalau bantuan perusahaan masuk ke rekening pribadi ” ungkapnya.

 

Ke kuatiran Gustari semakin menjadi – jadi ketika mengetahui informasi bahwa surat pembentukan TKPDKP KIP belum di tanda tangani Darmanto, sedangkan TKPDKIP sudah menjalankan pembongkaran dan pengelolaan dana KIP.

” Info sampai saat ini susunan tim kerja yang di ketuai Darmanto belum di tanda tangani oleh Darmanto sendiri. Saya khawatir akan ada gesekan dan gerakan baru akibat saling mengklaim panitia mengangku yang sah dan akan berimbas kepada kegiatan KIP,” tandasnya.

Lalu bagaimana soal permasalahan hukum yang  menjerat Ratno Mapiwali terkait dugaan penggelapan dana Kompensasi masyarakat? Gustari justru mempertanyakan tentang siapa yang melakukan laporan untuk terpenuhinya unsur dugaan penggelapan yang di lakukan Ratno.

” Kalau masyarakat nelayan yang mengadu, saya rasa belum bisa karena dana yang di panitia belum di salurkan atau belum di berikan kepada masyarakat nelayan artinya unsur penggelapan belum terpenuhi tapi kalau pihak KIP selaku pemilik uang atau panitia sebagai penyalur uang bisa membuat pengaduan penggelapan,” pungkasnya.

 

(Ikrar/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.