HPINS Pandang Pembentukan Tim Kerja Kompensasi KIP Sangat Tidak Tepat

Hukum Lokal

M Ali : Yang Menyerahkan Siapa ?

 

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat РPembentukan Tim Kerja Pengelola Dana Kompensasi dan Pembongkaran KIP (TKPDKP KIP) yang di dominasi oleh Aparatur Pemerintahan seperti Kaling, Lurah serta Camat dan di ketuai oleh salah satu Kaling Pesisir yakni Darwanto als Awang menuai tudingan miring dari  Himpunan Pengusaha Ikan Nelayan Sungailiat ( HPINS), Rabu, 5 Seftember 2018.

HPINS yang menaungi sekitar 40 orang pengusaha ikan melalui ketua mereka, M. Ali menyampaikan bahwa prosesi pemilihan ketua dan pembentukan panitia Kompensasi seharusnya dilakukan oleh masyarakat pesisir bukan oleh aparatur kepemerintahan sehingga KPIS memandang pembentukan TPDKP KIP sangat lah tidak tepat dan terkesan setengah di paksakan.

“Menurut saya ini agak rancu. Kalau di serahkan ke kepala lingkungan, yang menyerahkan itu siapa ? Karena panitia itu kan terpilih oleh masyarakat,” kata M. Ali ditemui di pelabuhan Nusantara Sungailiat, Rabu (5/9/2018).

M. Ali mempertanyakan para kaling, lurah dan camat yang merupakan struktur pemerintahan itu boleh mengelola uang masyarakat.

“Jadi ini terkesan setengah di paksakan. supaya ini tetap berjalan karena adanya gonjang – ganjing di kepanitian pimpinan Ratno Mapiwali kemarin yang diindakasikan melakukan penggelapan uang masyarakat, lalu dibentuk tim kerja yang di motori oleh lurah dan kaling – kaling, camat lurah dan kaling mereka ini kan masih struktur dari kepemerintahan masak mengelola uang masyarakat? tanyanya.

M. ali juga menambahkan TKPD KIP di bentuk tidak di ketahui masyarakat dan tidak mengundang tokoh – tokoh sehingga menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

” Ini tiba tiba dilakukan pertemuan di ST 12, masyarakat pada umumnya tidak tahu, dihadiri oleh rombangan kaling saja dan rombongan kecamatan, sedangkan saya dan tokoh masyarakat lainnya tidak diundang, ada apa ini?”¬† tanya M. Ali.

Dengan permasalah – permasalahan terkait prosesi pembentukan TKPDKP KIP yang di pimpin oleg kaling – kaling pesisir, M. Ali menilai wajar jika timbul gejolak, protes dan ke kecewaan di tengah masyarakat, dirinya mengharapkan agar seluruh pihak dapat bersinergi untuk menyatukan seluruh pihak yang berkepentingan.

” Jadi wajar, jika masyarakat mengadu ke Camat atau ke Pimpinan Dewan, tapi fungsinya begini ya kalau menurut saya marilah bersama – sama kita menjaga masyarakat pesisir ini, kita menciptakan situasi yang aman tentram dan damai, bagaimana cara kita dari tokoh masyarakat, kaling – kaling, lurah, pihak keamanan, kita menyatukan 2 kubu yang berbeda ini supaya bisa bersinergi sehingga tidak menimbulkan gejolak lagi di masyarakat pesisir apalagi ini tahun tahun politik, sangat rentan permasalahan ini di manfaatkan oknum – oknum tertentu” ungkapnya.

 

Dikatakan M. Ali, selama keanitiaan pembongkaran ini masih di pimpin oleh kaling – kaling maka akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat pesisir.

“Ya tetap akan menimbulkan gejolak, yang pertama mereka yang merasa masyarakat sudah banyak berjuang membongkar kejadian penyelewengan itu, selama ini kaling kaing kok diam saja, tiba tiba mereka kaling – kaling mengambil alih, wajar dong masyarakat kecewa dan begitu juga dari kepanitian lama pimpinan Ratno juga tidak akan tingggal diam toh, mereka itu orang organisasi tau prosedur juga, Ratno salah tapi anggota yang lain kan belum tentu salah, apalagi mereka merasa tidak makan uang itu, ya protes donk kan akhirnya timbul gejolak lagi,” terangnya lagi.

Oleh karenanya M. Ali mengharapkan agar TKDPKP KIP hanya bersifat sementara karena jika terus dilanjutkan akan menimbulkan konflik yang merugikan seluruh pihak.

“Ya menurut saya ada beberapa opsi ya, kalu ini sifatnya sementara tidak ada masalah. Kalau terus dilanjutkan tentunya akan menimbulkan gejolak baru yang ujung – ujungnya BUMN akan dirugikan dan pengusaha juga akan dirugikan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi konflik,” pungkasnya.

Hingga berita ini di turunkan, forumkeadilanbabel.com masih mengupayakan konfirmasi terhadap pihak – pihak yang berkompeten terkait pembentukan TKPDKP KIP.

 

(Ikrar/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.