Dukung Transparansi, DKP Babel Gelar Reviu Penyusunan Laporan Keuangan

Advetorial Lokal

“Dalam kontek lingkup wilayah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan dapat terwujud apabila semua penanggung jawab entitas akutansi tingkat bawah dan unit akutansi kuasa pengguna anggaran dan barang melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah.”

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang –  Dalam rangka mendukung akuntabilitas dan mendukung reformasi  birokrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Reviu penyusunan laporan keuangan, yang berlangsung di Hotel Bumi Asih, Kamis (30/08/2018).

Peserta dari kegiatan ini, yang berjumlah 30 orang yang terdiri atas  operator SAIBA (Sistem Akuntansi  Instansi Berbasis Akrual), operator  Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), dan kuasa pengguna anggaran (KPA) seluruh satuan kerja DKP Provinsi dan Kantor Daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan di Babel.

BACA JUGA :  Hadiri Perayaan Maulud, Molen Harap Budaya Nganggung Tak Lekang oleh Waktu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dasminto, menegaskan penting bagi ASN untuk menyusun laporan keuangan yang benar, transparan dan teruji akutabilitasnya. “Dalam kontek lingkup wilayah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan dapat terwujud apabila semua penanggung jawab entitas akutansi tingkat bawah dan unit akutansi kuasa pengguna anggaran dan barang melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintah,” ujar Dasminto dalah arahannya.

Ia menambahkan bila Pemprov Babel sudah mendapatkan predikat WTP dalam laporan keuangannya, KKP yang saat ini statusnya  disclaimer juga harus didukung agar juga mendapat predikat WTP. “Predikat  WTP ini perlu diupayakan bersama dan tanggung jawab kita bersama, untuk itu saya minta kita saling bersinergi dari  mulai perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi sampai rekonsiliasi  sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,” tegas Dasminto.

BACA JUGA :  Bekerjasama Dengan Mitra KIP, Pihak BRI Cetak 300 Rekening Warga Bakit, Warga Berbondong Mengantri.

Sementara itu, Kasubbag Perencanaan DKP, Fhores Fherado meminta selain kepatuhan terhadap penyusunan laporan keuangan, Satker lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan juga diminta untuk selalu mengisi laporan monev anggaran sesuai arahan dari Kementerian. “Akuntabilitas kinerja bukan hanya dari laporan keuangan saja,ada beberapa aplikasi pelaporan kinerja seperti  e-monev anggaran dari DJA, e-monev Bappenas dan Kinerjaku yang juga harus kita penuhi,” jelas Fhores. “Saya minta mari kita bangun komitmen untuk menyusun laporan keuangan ini secara transparan dan akuntabel, sehingga kita bisa membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meraih status WTP,” jelas Fhores. ( Mutiah S/Adv)

Sumber:  Dinas Kominfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.