LSM Amak  Minta Penyidik Segera Lakukan Penahanan Tersangka Kasus Tipikor RTH

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belityng (Babel) akhirnya menetapkan Efendi sang mantan lurah Selindung sebagai tersangka  kasus dugaan jual beli lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pulau Baruk yang terletak di Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkal Balam.

Penetapan tersangka terhadap Efendi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung ini mendapat apresiasi dari LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Babel. Melalui ketuanya, Hadi Susilo mengaku sangat berterima kasih kepada Aditya Warman selaku kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung atas atensinya terhadap laporan LSM Amak Babel, sehingga pelaku utama dalam kasus jual beli lahan RTH Selindung sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Tentunya kami  sangat mengapresiasi   dan berterimakasih atas penetapan tersangka kepada Ef. Terima kasih kepada Bapak Kajati Babel Adtya Warman dan jajarannya,” ungkap Hadi Susilo di Pangkalpinang, Kamis (23/8/2018).

Hadi menambahkan, dengan penetapan tersangka ini menunjukkan adanya keseriusan kawan- kawan penyidik dalam menuntaskan perkara kasus jual beli lahan RTH.
“Ini adalah bukti jika kawan kawan penyidik di Pidsus Kejati masih serius dalam upaya penanganan kasus jual beli lahan RTH, sehingga saat ini sudah ada penetapan tersangkanya,” kata Hadi.

Namun menurutnya, setelah penetapan tersangka terhadap mantan lurah Selindung dalam perkara RTH ini pihak penyidik diminta segera  melakukan penahanan terhadap tersangka.
“Tentunya kami sangat berharap dan minta kepada pihak penyidik Pidsus Kejati untuk segera menahan tersangka perkara RTH ini. Sehingga dapat segera disidangkan,” pintanya.

Hal ini sangat penting dilaksanakan sebab kata Hadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
“Hal ini sudah terbukti pada saat pengeledahan yang di lakukan Tim Pidsus Kejati Babel (8/8/2018) di tiga tempat berbeda yakni di rumah mantan lurah Selindung dan di Kantor lurah Selindung serta Kantor Camat Gabek, pihak penyidik tidak menemukan dokument berupa surat-surat tanah yang diperlukan dalam proses penyidikan. Apalagi kejahatan Tipikor adalah kejahatan yang sangat luar biasa (Ektra Ordinary Crime) penangganannya pun wajib ektra keras (Ektra Ordinary Law, red),” pungkasnya.

(Red/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.