Akan Kembalikan Kerugian Negara, Para Tersangka Kasus Dugaan Tipikor Pipa Merawang Kembali  Batal Ditahan 

Hukum Lokal
Abdurroni bersama tersangka lainnya mendatangi gedung Pidsus Kejati Babel guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang — Pihak penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejati Babel kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan tipikor pada proyek rehab pipa Kolong Merawang, Rabu (15/8/2018).

Terpantau, rombongan tersangka Abdurroni dan Mulyanto dari pihak satker PJPA Prov. Babel mendatangi gedung Pidsus Kejati Babel dengan didampingi pengacara hukumnya, Boby Sembiring sekira pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan terhadap tersangka kasus tipikor proyek rehab pipa Merawang itu berlangsung hingga sore, sekira pukul 17.00 WIB.
Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Pidsus lantai dua. Para tersangka
kembali terlihat menuruni anak tangga lantai dua gedung Pidsus Kejati Babel menuju kendaraannya di parkiran gedung Pidsus. Pengacara hukum tersangka, Boby Sembiring ketika dimintai tanggapan terkait kasus tipikor yang menjerat kliennya mengatakan jika pihak kliennya sudah ada i’tikad baik akan mengembalikan kerugian Negara.
“Klien kita sudah punya i’tikad baik akan mengembalikan kerugian Negara. Namun untuk pelaksanaannya kita lihat aja nanti,” ungkap Sembiring kepada sejumlah wartawan, Rabu (15/8/2018).

Disinggung soal besaran kerugian Negara yang akan dikembalikan kliennya. Dikatakan Sembiring jika hal itu tergantung hasil perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Besarannya sesuai hasil perhitungan BPK. Seberapa besar kerugian Negara yang dihitung BPK itulah yang akan dikembalikan oleh klien kami. Namun kan hingga saat ini perhitungan kerugian Negara dari BPK belum keluar,” ujarnya.

Kasi Penkum Kejati Babel, Roy Arland yang didampingi Kasdik Wilman membenarkan jika para tersangka kasus tipikor pipa Merawang akan mengembalikan uang kerugian Negara.
“Ya mereka ada i’tikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Rencananya besok akan dikembalikan,” ungkap Roy yang diamini Wilman Kasdik Kejati Babel.

Disinggung soal penahanan terhadap tersangka. Roy menegaskan jika pimpinan Kejaksaan lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara.
“Para tersangka tidak ditahan lantaran sudah ada i’tikad baiknya untuk mengembalikan kerugian Negara. Pimpinan kita lebih mengutamakan bagaimana kerugian keuangan negara itu bisa dikembalikan,” tandasnya.

Untuk besaran uang kerugian Negara yang akan dikembalikan? Roy katakan jika hal itu untuk saat ini belum bisa disampaikan.
“Besok aja ya. Pada waktu pengembaliannya besok akan disampaikan jumlah nominalnya,” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kamis (9/8/2018) sejatinya pihak penyidik pidana khusus (Pidsus) kejati Babel akan melakukan eksekusi penahanan terhadap 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi pipa Merawang. Namun lagi lagi batal lantaran ke 4 tersangka tidak memenuhi panggilan eksekusi penahanan.
“Eksekusi penahanan batal dilaksanakan  sebab tersangkanya tidak datang,” kata kasi Penkum Kejati Babel, Roy Arland didampingi Kasi Penyidikan di bagian  Pidsus Kejati Babel, Wilman kepada sejumlah wartawan, Kamis (9/8/2018) siang.

Batalnya eksekusi penahanan terhadap 4 tersangka pipa Merawang hanya karena tersangkanya mangkir sontak mendapat kritikan  dari para aktivis pegiat anti korupsi di Babel.
Dedi Wahyudi selaku wakil ketua Gerakan Barisan Komitmen Konstitusi Sriwijaya Bangka Belitung mempertanyakan keseriusan penyidik Kejati Babel di bawah komando Asisten Pidana Khusus Edi Warman dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi di Babel.
“Dengan batalnya pelaksanaan eksekusi penahanan terhadap 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pipa Merawang ini menunjukkan ketidak tegasan penyidik di bagian pidsus kejati Babel yang dikomandoi Aspidsus Edi Warman,” ungkap Dedi di Pangkalpinang, Kamis (9/8/2018).

Menurut Dedi, pembatalan pelaksanaan eksekusi penahanan terhadap ke 4 tersangka hanya lantaran ke empatnya mangkir dari panggilan jaksa adalah alasan yang tidak masuk akal.
“Jika memang pihak kejati dalam hal ini Aspidsus ada keseriusan dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Bangka Belitung ini tentunya pelaksanaan eksekusi penahanan itu tidak dibatalkan. Beliau bisa perintahkan jaksa bawahannya melakukan penjemputan paksa, sebab dia punya wewenang. Tidak ada alasannya hanya karena si tersangka tidak datang lalu penahanan dibatalkan,” kata Dedi dengan penuh kecewa.

Marshal Imar Pratama salah satu aktivis pegiat anti korupsi yang cukup vokal di Bangka Belitung dalam menyuarakan anti korupsi justru mengaku jika dirinya merasa curiga terkait pembatalan pelaksanaan eksekusi penahanan terhadap ke 4 tersangka.
“Dengan batalnya pelaksanaan eksekusi penahanan terhadap ke 4 tersangka hari ini. Kuat dugaan karena adanya lobi lobi tingkat tinggi dalam proses penanganan kasus pipa Merawang ini. Sehingga kenyataannya hingga hari ini ke 4 tersangka belum juga bisa dilaksanakan penahanannya,” kata Marshal.

Marshal mengingatkan, dengan  batalnya pelaksanaan eksekusi penahanan terhadap ke 4 tersangka pipa Merawang yang kesekian kalinya itu akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di wilayah Bangka Belitung.
“Dengan pembatalan yang sudah kesekian kalinya ini akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Bangka Belitung ,” tukasnya.

Dikatakan Marshal, jika penanganan kasus dugaan korupsi pipa Merawang sudah berlangsung lama namun sampai saat ini tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.
“Kasus ini sudah hampir satu tahun bergulir di Kejaksaan Tinggi. Bahkan penetapan tersangkanya saat itu masih di bawah kepemimpinannya Happy Hadiastuty dan Aspidsus Patris. Namun hingga berganti kepemimpinan kejaksaan tinggi dan pergantian Aspidsus penanganan kasus ini masih seperti dulu belum ada perkembangan sama sekali,” kesal Marshal.

Jujur dikatakan Marshal jika kinerja Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dalam penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi saat ini terbilang masih mandul.
“Terus terang saya katakan pihak Kejati Babel saat ini miskin produk penanganan kasus tipikor. Beberapa kasus tipikor  yang ditangani seperti kasus dugaan tipikor proyek irigasi Kelapa sudah tak berkabar lagi, dana CSR PT Timah juga sudah mulai senyap. Kasus cetak sawah yang juga dijanjikan akan segera ada penetapan tersangkanya juga belum terbukti. Bahkan produk yang lama saja seperti kasus tipikor pipa Merawang ini juga tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan tipikor untuk disidangkan,” tandasnya.

Oleh karenanya, Marshal berjanji  akan mengirimkan surat ke Jaksa Agung meminta dilakukan evsluasi terkait kinerja kepala kejaksaan tinggi Bangka Belitung, Aditya Warman  dan Asisten Pidana Khusus, Edi Warman.
“Dalam waktu dekat ini, kami akan layangkan surat kepada Jaksa Agung agar  mengevaluasi kembali  kinerja pimpinan di kejaksaan tinggi Bangka Belitung,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kajati Babel, Adtya Warman yang dikonfirmasi via WhatsApp (WA) messenger, Kamis (9/8/2018) belum memberikan tanggapannya terkait pembatalan eksekusi penahanan ke 4 tersangka dugaan korupsi pipa Merawang.
(Tim/FkB)
BACA JUGA :  Pokdar Kamtibmas Dampingi Sat-Binmas Polres Pangkalpinang Sasari Warga Bagikan Bantuan Beras

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.