Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Ketua HNSI Kab. Bangka Ridwan memberikan klarifikasi kepada forumkeadilanbabel.com pada senin,30/07 terkait rekomendasi pelunasan dan pembiayaan BPJS untuk nelayan oleh Forum Ketua Rukun Tetangga ( FKRT) Kab. Bangka setelah melakukan rapat koordinasi dengan pihak HNSI Kab. Bangka dan pihak BPJS Kesehatan pada tanggal 23 Juli 2018 lalu. Dalam klarifikasinya, Ridwan membenarkan pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Sekretaris HNSI yang pada waktu itu belum mengetahui agenda pertemuan.
Ridwan sangat mengapresiasi niatan FKRT yang telah melibatkan mereka membahas masalah kesehatan masyarakat pesisir.
“Kita memang sempat diundang Forum RT untuk melakukan rapat koordinasi, karena saya berhalangan hadir maka diwakilkan ke sekretaris saya yang pada saat itu kita juga belum tahu agenda pertemuan tersebut. Niat baik Forum RT kita sangat apresiasi sudah melibatkan kita demi membahas pemasalahan kesehatan masyarakat pesisir” ungkap Ridawan.
Namun meski demikian, pihaknya akan mengevaluasi rekomendasi pelunasan tunggakan dan pembiayaan BPJS bagi masyarakat pesisir agar menghadirkan data yang akurat.
“Namun sebagai bahan evaluasi rekomendasi tersebut, tunggakan BPJS masyarakat itu kan ada greatnya, ada yang mampu dan ada juga yang kurang mampu, serta ada yang betul – betul tidak mampu, dan apakah betul profesinya sebagai nelayan bisa juga kita hadirkan data langsung kita akomodir semuanya, tentunya perlu investigasi terhadap yang berprofesi sebagai nelayan yang kurang mampu untuk mendapan rekomendasi” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Ridwan akan perlunya mengevaluasi mengenai sumber pendanaan yang direkomendasikan. Tidak menggunakan anggaran kompensasi Kapal Isap Produksi (KIP) karena dana kompensasi itu sudah diatur alokasinya terhadap nelayan.
Justru Ridwan berharap anggarannya bersumber langsung dari Program CSR PT. Timah Persero Tbk.
” Saya justru merekomendasikan anggaran BPJS tersebut langsung dari PT. Timah, tidak ke yang lain. Sebab kalau anggaran kompensasi itu kan sudah hak – hak nelayan sudah diatur dan tidak boleh diganggu, kalau menggunakan dana kompensasi berdasarkan pembahasan tunggakan BPJS itu sekitar 700 jutaan,” tandasnya.
Ridwan mengaku sudah menyampaikan hal ini melalui Sekretaris HNSi Bangka dalam rapat koordinasi tersebut dan sudah menyampaikan langsung ke Gustari selaku Pendiri FKRT.
“Daya sudah berkomunikasi dengan sekjend, saya mengkarifikasi agar bantuan BPJS tersebut langsung dari CSR PT. Timah tidak boleh dari anggran kompensasi dan itu sudah kami sampaikan juga kepada pak Gustari” ungkapnya.
Ridwan menegaskan apabila terealisasi program bantuan BPJS kesehatan bagi nelayan yang kurang mampu agar dapat tepat sasaran dan bersumber dari anggaran CSR PT. Timah Persero Tbk.
” Yang jelas pertama kita harapkan tepat sasaran kepada keluarga nelayan yang tidak mampu dan yang ke 2, itu langsung bantuan dari CST PT Timah tidak dari yang lain” pungkasnya. (Ikrar)
