Dana Kompensasi KIP Direkom Untuk Pelunasan Tunggakan BPJS Warga Pesisir

oleh

 

Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Rekomendasikan Pelunasan dan Pembayaran BPJS Masyarakat Pesisir,

Ratno : Kita Sangat Peduli Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir 

 

 

 

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat — Forum Komunikasi Rukun Tetangga ( FKRT) Kab. Bangka merekomendasikan pembiayaaan BPJS Masyarakat Pesisir melalui dana Kompensasi Kapal Isap Produksi ( KIP) dan Program CSR PT. Timah.

Rekomendasi itu disampaikam oleh Gustari, selaku pendiri FKRT setelah mengadakakan rapat koordinasi yang diklaim dirinya telah dihadiri sekretaris  Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI) Kab. Bangka Lukman, Pihak Pengelola Kapal Isap Produksi, Pihak CSR PT. Timah dan Pihak BPJS Nove Sagita pada Senin, (23 /07) di rumah Makan Ampera, Sungailiat.

Menurut Gustari, Ketua Rukun Tetangga ( RT) Pesisir meminta pihak pengelola KIP peduli terhadap tunggakan BPJS bagi nelayan dan warga yang tidak mampu .

Gustari menyampaikan, FKRT berharap melalui dana kompensasi KIP Air Kantung sebesar Rp. 1500 / Kg untuk masyarakat, dapat dialokasikan untuk membiayai tunggakan BPJS para nelayan dan warga tidak mampu di wilayah pesisir.

BACA JUGA :  Tanggapi Isu Penggunaan Handphone di dalam Lapas, Kadiv Pas : Jika Terbukti akan Ada Sanksi secara Proporsional

” Selama ini ketua RT pesisir mengeluh, pelayanan kesehatan warganya terhambat karena mereka tidak membayar BPJS nya” kata Gustari.

Maka dari itu,  FKRT Kab. Bangka merekomendasikan kepada pihak pengelola KIP dan kepala CSR & PKBL PT. Timah Persero,Tbk agar dapat membantu membayar tunggakan dan mampu menggratiskan BPJS kepada pekerja nelayan dan warga pesisir.

Dikonfirmasi terpisah di Warkop Tungtau, Sungailiat. Ratno Mapiwali selaku ketua Kompensasi Kapal Isap Produksi ( PKKIP) Air Kantung mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya pertemuan / rapat koordinasi tersebut.

” Bukannya tidak hadir, Tapi tidak tahu adanya pertemuan itu” ujarnya.

Meskipun demikian, dirinya sangat mengapresiasi adanya pertemuan yang membahas permasalahan kesehatan bagi masyarakat pesisir.

” Kita si harus ada kesepakatan bersama dengan pihak mitra dan aparat lingkungan, kalau saya secara pribadi mendukung adanya ide cemerlang pengelolaan BPJS untuk nelayan, tinggal difikirkan masalah anggarannya, kalau dibebankan dari dana kompensasi saya fikir bisa dikelola, tapi masalahnya dengan jumlah nelayan yang banyak di kelurahan sungailiat dan sekitarnya sekitar 5000 nelayan kita ambil saja BPJS kelas 3 sekitar Rp. 23000 kalau saya tidak salah, itu harus dibayar perbualan, harus di fikirkan gimana cari anggarannya, legowo gak nelayan nelayan yang lain ?? ” ungkap Ratno.

BACA JUGA :  Keluarkan Rekomendasi ke Perusahaan Swasta, Kejati Babel akan Periksa Mantan Gubernur Erzaldi

Ratno menyampaikan jika rekomendasi BPJS ingin direalisasikan harus diketahui dan disetujui semua pihak, selain itu juga  harus difikirkan beberpa hal selerti alokasi pendanaan, data nelayan yang berhak untuk mendapatkan alokasi.

” Pada prinsipnya kita sangat peduli dan mendukung adanya ide cemerlang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program kesehatan, tinggal di fikirkan masalah pendaanaan dari mana, pendataan masyarakat yang berhak juga gimana, harus setuju semua ! ” tambah ratno.

Sampai selesai memberikan konfirmsi kepada Forumkeadilanbabel.Com, Ratno Mapiwali mengaku belum menerima  komunikasi dari pihak manapun yang terlibat pertemuan tersebut.

Sementara itu Kabid Humas Persero Tbk. sewaktu di konfirmasi  melalui pesan WA tidak dapat memberikan konfirmasi mendetail karena belum mendapatkan komunikasi dari pihaknya yang mengikuti pertemuan tersebut.

BACA JUGA :  Hadiri Safari Ramadan di Beltim, Pj Gubernur Safrizal Sampaikan Beberapa Hal Penting

“Tunggu ya pak, saya bingung ini giat apa ? Siapa yang datang ?

Sampai malam hari konfirmasi, Anggi masih belum mengetahui ada kehadiran pihak PT. Timah Persero Tbk, namun dia akan terus mengkroscek terkait pertemuan tersebut.

“Kita akan terus kroscek terkait informasi tersebut” ucapnya.

Sebelumnya, disampaikan Gustari bahwa Program pelunasan tunggakan bagi warga pesisir dan pembayaran BPJS terhadap nelayan yang di tawarkan forum RT bangka melalui hasil rapat koordinasi dengan  pihak BPJS kab. Bangka dan HNSI bangka mengharapkan dukungan dari warga nelayan itu sendiri. (Ikrar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.