Hasil Negoisasi, KIP Blessing and Grace Tidak Boleh Beroperasi

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Belinyu – Negosiasi yang digelar antara pihak KIP Blessing and Grace dengan nelayan teluk Kelabat yang diwakili Koordinator Aksi Demo Abu Hanif dan Ketua Aliansi Masyarakat Nelayan Teluk Kelabat Bersatu Sidi terbilang kurang memuaskan.

“Jadi hasil aksi hari ini keinginan masyarakat nelayan menghendaki tidak adanya operasi lagi oleh KIP di teluk Kelabat, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan teluk Kelabat dikarenakan izin olah gerak terbatas yaitu hanya didalam kawasan teluk Kelabat. Hanya saja sementara waktu ini mereka berhenti operasi saja,” ujar Ketua Aksi Demo Abu Hanif, Kamis (27/7) siang di Pelabuhan Batu Dinding kepada sejumlah awak media.

Abu Hanif bilang, untuk meninanggalkan kawasan teluk Kelabat KIP milik PT Surya Semesta Persada (SSP) atau PT Artha Cipta Langgeng (ACL) memerlukan proses pengajuan izin olah geraknya ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

 

 

Disinggung mengenai apakah ada kepastian pihak kapal isap untuk tidak menambang lagi, Abu Hanif menuturkan pihak KIP memberikan jawaban mereka tidak akan menambang lagi hingga Perda Zonasi selesai dibentuk oleh Pemprov Babel.

“Sampai masalah interpelasi DPRD Babel kepada Gubernur selesai, tadi kita sudah tegaskan kalau memang mereka melakukan aktivitas lagi jangan salahkan masyarakat dan nelayan apabila melakukan hal-hal yang sampai merugikan pihak perusahaan,” tegasnya.

 

Disebutkan Abu, aktivitas KIP Blessing hanya berjarak 0,5 mil dari bibir pantai, padahal seharusnya berdasarkan IUP Pemda Bangka aktivitas KIP minimal jarak 4 mil dari bibir pantai Batu Dinding. Setelah di cek, juga terjadi pelanggaran pada izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada pelanggaran koordinat dalam melakukan penambangan.

“Itu sudah kita cek sama kawan Walhi, terjadi pelanggaran koordinat menambang, sampai saat ini juga tidak ada izin Amdal yang dikeluarkan DLH. Saat aksi kita di Distamben kemarin LH sudah mau keluarkan izin, tapi sampai saat ini dokumen perizinan itu juga belum dikeluarkan, kesan sengaja dipersulit, mungkin ini ada pelanggarannya, mungkin mereka takut ngasih (izin),” bebernya.

 

Lantas, ia menilai tidak ada sedikitpun peran serta dari Pemprov Babel untuk memperjuangkan kepentingan masyrakat kecil seperti yang dialami nelayan teluk Kelabat. Sebenarnya Pemprov Babel dapat meredam gejolak dengan menghentikan aktivitas KIP Blessing and Grace.

“Itulah tugas pemerintah untuk meredam gejolak dengan membuat peraturan, salah satunya perda zonasi tadi. Tapi sampai sekarang belum selesai juga, terkesan plin-plan dan ingin mengadu masyarakat dengan penambangan ini, kita sudah lakukan segala upaya sampai ke pemerintah pusat, namun lihat saja tetap demikian,” tambahnya.

 

Sekedar diketahui, operasi KIP Blessing and Grace itu sendiri mulai aktiv terhitung sejak dan sepanjang waktu itu sudah berapa kali KIP beroperasi dekat bibir pantai lalu di usir dan kembali lagi.

Sementara, Ketua Aliansi Masyarakat Nelayan Teluk Kelabat Bersatu Sidi menerangkan meminta pihak KIP untuk menaati aturan yang berlaku. Jangan sampai kesannya di adu domba dengan aparat kepolisian dan yang lainnya..

“Operasi ini kami minta dihentikan dulu, jangan sampai terjadi konflik ya kan,” harapnya.(dev/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.