Kasus Balok Timah Rupbasan, Bom Waktu Bagi Ahau

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang –  Kasus korupsi barang bukti timah Rupbasan yang hanya menjerat terpidana Joko Surono manta kepala Rupbasan Pangkalpinang nampaknya akan  menjadi “bom waktu” bagi bagi Ahau bos timah Kampung Dul.

Pasalnya  barang bukti utama berupa timah cetakan senilai Rp 418.838.298, telah dikembalikan oleh majelis hakim PN Tipikor Pangkalpinang kepada jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Pangkalpinang guna menetapakan tersangka baru.

Hal ini diakui juga oleh  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel), Aditya Warman.

“Ya betul barang buktinya dikembalikan kepada kita,” ujar Kajati Bangka Belitung, Aditia Warman, saat konfrensi pers dalam rangka HUT Adhiyaksa ke 58 tahun, Senin (23/7/2018).

Dikatakan Aditia, pihaknya belum melaksanakan perintah majelis hakim guna menetapkan tersangka baru yakni Ahau dan Martin als Fatin selaku pihak penampung alias penadah. Kajati sendiri terlebih dulu akan meminta Kajari Pangkalpinang, R.M Ari Prioagung, untuk mempelajari putusan majelis hakim atas terpidana Joko Surono.

“Kami akan menelusuri sejauh mana keterlibatan Ahau dan Martin sesuai fakta persidangan. Saya minta Kajari Pangkalpinang untuk menyerahkan salinan putusan Joko Surono itu kepada saya,” janjinya kepada awak media saat itu.

Masih kata Aditya, barang bukti yang telah dikembalikan tersebut dirinya berharap tidak menjadi bom waktu dan beban Kejaksaan nantinya. Oleh karenanya perkara  ini secepatnya akan dituntaskan.

“Akan menjadi stagnan tapi kita akan mencari way out (penuntasan). Hukum ini jangan tidak ada kepastian, harus ada kepastian untuk barang bukti,” tegas Aditya.
Mantan Kepala Rupbasan, Joko S Usai Sidang 

Diketahui sebelumnya dalam sidang putusan terhadap terdakwa Joko Surono, majelis hakim Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang, diketuai Sri Endang Amperawati Ningsih, memerintahkan JPU untuk menetapkan tersangka baru yakni Ahau dan Martin (anak buah Ahau) agar dijadikan tersangka kasus penggelapan barang bukti (BB) berupa balok timah yang telah merugikan negara sebanyak Rp.435 juta dan segera disidangkan di PN Tipikor.

 

Kepada terdakwa pertama yakni Joko Surono oleh majelis hakim diputus tinggi dengan 2 tahun penjara. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 1 tahun dengan pertimbangan majelis kalau Joko merupakan seorang PNS yang juga selaku penegak hukum.  Seharusnya Joko mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi faktanya dia tidak mendukung dan telah merugikan keuangan negara.

 

Dikatakan ketua majelis, Sri Endang Amperawati dalam putusanya  terdakwa dalam melakukan perkara ini tidaklah sendirian melainkan telah dibantu oleh Martin als Fatin selaku anak buah Ahau (bos timah Kampung Dul). Hal ini telah terkait dengan pasal 55 ayat 1 KUHP perkara ini telah dilakukan bersama-sama sehingga tersangka dan terdakwa baru, harus segera ditetapkan oleh jaksa penuntut umum.

“Fakta mengatakan untuk urusan Kejaksaan dalam perkara ini  Ahau yang akan menghubungi dan menyelesaikanya di Kejaksaan. Sedangkan Martin als Fatin (anak buah Ahau) merupakan orang yang sering mengambil barang bukti yang sudah dieksekusi  oleh pihak Kejaksaan,” kata Sri Endang.

 

Masih kata Sri Endang, terdakwa Joko Surono juga dalam perkara ini berhubungan dengan Ahau.  “Maka dari itu semua wajib bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan penyidikan bagi pihak-pihak yang terkait atau yang bekerja sama dengan terdakwa. Karena terdakwa sudah sangat jelas telah menyebut nama-nama orang yang telah bekerjasama dengannya. Bahkan Ahau sendiri sudah berjanji bisa menyelesaikan kasus ini langsung kepada pihak Kejaksaan,” ungkapnya.

Agar kasus ini juga terang menderang, ketua Sri Endang memerintahkan JPU untuk segera menetapkan Martin als Fatin dan Ahau (bos timah Kampung Dul)  sebagai tersangka dan segera disidangkan. (Red/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.