Kejari Bangka Sosialisasi TP4D Kepada OPD Pemkab Bangka

Lokal Seremonial

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jefri Huwae memberikan penyuluhan hukum kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan Pemkab Bangka..

Penyuluhan hukum berlangsung di ruang Bina Praja, kantor Bupati Bangka Kamis (19/7) diikuti  Kepala OPD meliputi Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah dalam wlayah kabupaten Bangka.

Disamping itu juga turut serta Sekda Bangka Akhmad Mukhsin, Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekda.

Sekda Bangka Akhmad Mukhsin mengharapkan melalui pencerahan tentang hukum dari Kejari Bangka dapat meningkatkan pemahaman terkait aturan dalam pelaksanaan anggaran, sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran hukum.

Dijelaskannya, dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan ini akan menambah pemahaman kepada seluruh OPD sehingga terhindar dari kesalahan dalam proses pengguna anggaran yang tidak dipahami sehingga dapat lebih memahami.

BACA JUGA :  AMAK Babel Siapkan Aksi Gruduk Kejati Guna Kawal Dugaan Gratifikasi Fee 20 persen

Sementara itu Kejari Bangka Rilke Jefri Huwae kesempatan itu menyampaikan fungsi kejaksaan bukan hanya melakukan penindakan hukum semata, namun lebih mengedepankan pencegahan agar aparatur pemerintah terhindar dari permasalahan hukum.

Untuk itu Kejaksaan Negeri Bangka terbuka bagi aparatur Pemkab Bangka yang ingin melakukan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan, terkait dengan penggunaan anggaran sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan pelanggaran hukum..

Diungkapkan Kejari Bangka, keberhasilan Kejaksaan bukan melihat dari banyaknya jumlah angka kasus tipikor yang diungkap, namun yang paling penting adalah mencegah sehingga tidak ada lagi tindak pidana korupsi di kabupaten Bangka.

“ Bila tidak ada lagi tipikor dan tindak kriminal lainnya, berarti tidak ada lagi pelanggaran hukum maka akan mengurangi beban kerja kejaksaan termasuk tidak ada lagi Lembaga Pemasyarakatan,” jelas Jefri, panggilan akrab Kejari Bangka.

BACA JUGA :  Begini Kata Kapolda Soal Massifnya Aktifitas Tambang Ilegal Di Perkebunan PT THEP

Menurutnya, sesuai dengan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Agung bahwa Kejaksaan saat ini telah merubah paradikma, yang terbuka kepada masyarakat dan tidak ada biaya dalam berbagai urusan dengan kejaksaan termasuk pengawalan bila dibutuhkan.

“ Silakan kami selalu terbuka, bila ingin berkonsultasi permasalahan hukum dapat datang ke Kejaksaan Negeri Bangka,” kata Kejari Bangka.

Dikatakannya, Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4D) akan membantu memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum sehingga pendampingan yang diberikan diharapkan akan meminimalisir serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum terkait dengan pengggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan lainnya.

Kejaksaan Negeri Bangka juga mengajak para Camat dan Kepala OPD lainnya bekerjasama dalam memberikan infomrasi yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan hukum.

BACA JUGA :  Buka Turnamen Men Fitness Competition Walikota Cup II Tahun 2021, Ini Harapan Molen

Kejari Bangka kesempatan itu membuka sesi tanya jawab kepada Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka yang dimanfaat Kepala OPD untuk bertanya terkait dengan permasalahan hukum. Disamping itu Kejari Bangka Rilke Jefri Huwae kesempatan itu juga memberikan tanda mata berupa kaos yang bertuliskan “ Cegah Korupsi Melalui TP4D “ kepada Sekda Bangka Akhmad Mukhsin dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka.(Rus/FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.