SEMUA YANG TERLIBAT DALAM KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI KAWASAN HUTAN MAPUR AKAN DIKEJAR

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Bangka Belitung — Setelah 2 (dua) hari tidak ada informasi dari Satgas Gakumdu KLHK terkait razia penambangan timah ilegal di kawasan hutan Dusun Mapur, akhirnya hari ini, Jum’at (13/7/2018) pihak Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera memberikan penjelasannya melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi forumkeadilanbabel.com.

Dalam rilis tersebut disampaikan pada Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 14.00 WIB, Tim Operasi Gabungan-Seksi Wil. III Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama-sama dengan DENPOM DAM II Sriwijaya menemukan kegiatan tambang timah di dalam kawasan hutan produksi Sungailiat Mapur Desa Cit Kec. Riau Silip Kabupaten Bangka provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaku melakukan penambangan dengan menggunakan 3 unit alat berat jenis excavator dan alat-alat yang lazim digunakan untuk pertambangan timah. Tim mengamankan 2 (dua) orang pelaku dengan inisial N selaku pemilik tambang, dan inisial P selaku operator alat berat

BACA JUGA :  Kuliah di Prodi Kedokteran UBB, Gubernur Erzaldi Minta Alokasikan Khusus Bagi Anak Yatim dan Hafidz

Kemudian massa datang bersama Kepala Desa Cit dan Irwan yang mengaku LSM, menghadang Tim operasi yang hendak membawa 3 (tiga) unit alat berat dan barang bukti (BB) lainnya.

Setelah melalui negosiasi, pada pukul 16.00 WIB Kepala Desa membuat surat pernyataan penolakan mengangkut BB dan ditandatangani oleh masyarakat. Selanjutnya tersangka dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung untuk dimintai keterangan oleh PPNS KLHK.

 

Untuk menghindari situasi yang kurang kondusif, para pelaku dibawa ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK di Jakarta dan ditahan di Rutan Mabes Polri Jakarta.

Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 89 ayat (1) Jo pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BACA JUGA :  Siaran Pers Kejari Pangkalpinang Terkait Pemberitaan Intimidasi Jaksa

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Edward Sembiring, S.Hut., M.Si menegaskan bahwa tidak boleh ada kegiatan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan karena sangat berdampak terhadap lingkungan dan kerusakan ekosistem hutan. Selanjutnya Edward Sembiring menghimbau agar setiap orang ataupun badan hukum tidak melakukan kegiatan illegal di dalam kawasan hutan.

Dodi Kurniawan selaku ketua Tim Gakumdu menambahkan semuanya yang terkait kasus tersebut tentu penyidik akan mengejar dan mendalami semuanya untuk proses lebih lanjut

“Penyidik akan dalami dan selidiki lebih lanjut siapa saja yang menghalangi dan menghambat proses penyidik dan termasuk alat berat tsb,” tegas Dodi via WA messenger.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.