Tugas APIP Perlu Ditingkatkan dan Dilakukan Penyegaran

Lokal Seremonial

 

Forumkeadilanbabel.PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, LKPP dan BPKP Perwakilan Babel, menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP Se-Provinsi Babel.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pantai Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel di Air Itam Pangkalpinang, terhitung 2-5 Juli, dan diikuti Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota Se-Babel ini, dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Abdul Fatah.

Dalam pembukaannya Senin (2/7/2018), Wagub didampingi Kepala Kantor Perwakilan BPKP Babel, Raden Suhartono, Kasatgas wilayah I korsupgah KPK, Juliawan Supreni.

Wagub Abdul Fatah dalam sambutannya mengatakan, untuk Peningkatan Tugas APIP dalam hal ini Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota Se Babel, perlu dilakukan penyegaran dan peningkatan.

Namun, sebelum ditingkatkan, menurut Wagub, harus dilihat, dimitigasi di sisi apa kelemahan yang dimiliki para auditor ini, mengapa tidak bisa mencapai dalam suatu pemerintahan itu secara efisien dan efektif, serta benefit dalam arti bahwa auditor ini, akan mampu menilai dan menjustifikasi apa yang telah dilakukan Penyelenggara Pemerintah, dan bisa memberi manfaat masyarakat.

BACA JUGA :  Lewat film BISIKAN JENAZAH, ARBI LEO Support Kebangkitan Perfilman INDONESIA

Oleh sebab itu, bukan pada level akuntan pengelolalan keuangan saja, tetapi masih perlu ditingkatkan agar APIP-nya berbasis kinerja. Bahkan berlanjut pada audit berbasis benefit, yaitu audit yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pada bulan Februari 2018 lalu, KPK dan Pemprov Babel telah melakukan Penandatanganan Komitmen bersama dalam Pencegahan Korupsi. Salah satu usaha dalam melakukan pencegahan itu, harus dilihat dulu kemampuan apa yang dimiliki APIPnya.

“Kalau APIP-nya lemah, maka kita yakin hasil auditnya juga lemah dan tidak sesuai. Dengan peningkatan kapasitas dan berbagai narasumber ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan kemampuan dari para auditor, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wagub.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan BPKP Babel, Raden Suhartono, dalam sambutannya mengatakan, APIP sesuai amanah peraturan pemerintah sistem pengendalian Intern Pemerintah, penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

BACA JUGA :  Soroti Lelang Jabatan Kadis PUPR Babel, Zainuddin Pay: "Berdayakan Putra Daerah Babel yang Mumpuni"

Dengan kata lain, menurutnya, peran utama APIP adalah menjadi mata dan telinga kepala daerah. Untuk menjadi APIP yang baik, efektif, APIP harus memiliki kapabilitas yang baik. APIP harus memiliki bekal yang cukup bagi auditor tidak sekedar akutansi keuangan saja, tetapi juga berbasis kinerja.

Dijelaskan Suhartono, ada tiga pertahanan dalam implentasi APIP, yaitu penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang melekat tanggung jawab tingkat manajemen dari bawah hingga ke atas, penerapan manajemen resiko, dan yang tidak kalah adalah peran APIP inspektorat kabupaten/kota yang bertanggungjawab pada pimpinan manajemen puncak melalui komitmennya.

Tiga hal ini, menurut dia,  bila dijalankan bisa mendeteksi, mengeliminiting sekaligus memberi signal kemungkinan adanya masalah. Dan tiga pertahanan ini merupakan tanggung jawab inspektor baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota. APIP yang kapabel menjadi keharusan jika organisasi menghendaki tujuannya berhasil.

BACA JUGA :  Hadiri Perayaan Maulud, Molen Harap Budaya Nganggung Tak Lekang oleh Waktu

Sementara, Kasatgas wilayah I korsupgah KPK, Juliawan Supreni, dalam sambutannya mengatakan, KPK dalam rangka program pencegahan Tindak Pidana Korupsi terintegrasi melakukan program pencegahan tindak pidana korupsi di 34 provinsi.

Di Babel, tahun ini sudah melakukan Penandatanganan Komitmen dari Provinsi Babel pada Februari 2018. Dari program yang ada dibuat rencana aksi pencegahan konfigurasi pemda se Indonesia tahun ini.

Selain promosi Program yang meliputi eplaning, ebugdeting, dan perijinan, KPK secara pengawasan juga mendorong supaya APIP berperan. “Dalam kesempatan ini, secara implementatif melalui workshop ini, kami mendorong kapabilitas apip, karena begitu penting bagi penguatan peyelenggaraan pemerintahan di daerah,” pungkasnya.

Pada Workshop ini, akan ditengahkan Narasumber dari KPK, Polda Babel, LKPP, BPKP Babel dan Pemprov Babel. (Lulus/ FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.