DITPOLAIR POLDA KEP BABEL AKAN LAKUKAN RAZIA GABUNGAN TERHADAP GIAT TI ILEGAL DI PRIMPING

Hukum Lokal

 

Kasi Gakkum Ditpolair Polda Kep. Babel, Akbp Irwan Nasution

 

Forumkeadilanbabel.com, Bangka Belitung — Maraknya penambangan pasir timah ilegal di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Perimping Kecamatan Riausilip dan sungai Berok Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka Induk hingga kini masih terus berlangsung meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan pihak aparat.

Demikian disampaikan Direktur Polair Polda Babel, Kombes Lukas Gunawan SIk melalui Kasi Gakkum, AKBP Irwan Nasution.

Akbp Irwan Nasution mengakui jika giat penambangan ilegal dengan menggunakan TI tower di Kawasan DAS Primping sudah berlangsung lama dan sudah seringkali juga dilakukan penertiban, bahkan untuk membuat efek jera, TI Tower yang ditemukan di lokasi langsung dibakar.

“Giat penambangan timah secara ilegal di Primping itu sudah lama dan sudah sering kita lakukan penertiban bahkan TI Tower yang ditemui di lokasi kita bakar guna memberikan efek jera kepada penambang di sana. Kalau efek jera jelas sudah dilakukan bahkan sampai disel dan juga perkaranya naik ke pengadilan,” ungkap Irwan di kantor Ditpolair Polda Kep. Babel, Senin (25/6/2018) sore.

Irwan menambahkan jika memang kegiatan tambang ilegal kembali marak di Primping maka dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk melakukan razia besar-besaran secara bersama-sama.

“Info yang kita dapat saat ini mereka (para penambang) masih menambang didalam, namun kalau ada info sekarang nambangnya diluar  maka nanti kita cek. Selanjutnya kita akan kordinasi dengan pihak terkait seperti Pol PP, TNI AL dan Polres Bangka agar melakukan razia besar-besaran di tempat dimaksud,” janji Kasubdit Gakum Polair Babel.

Disinggung maraknya tambang di Perimpimping lantaran ada oknum yang membekingi, pria yang menyandang dua melati di pundaknya ini enggan untuk menjawab. “Kalau itu no coment saya,” tutupnya.

 

Giat Tambang Ilegal dengan menggunakan TI Ponton/ Tower di kawasan DAS Primping Belinyu

 

Seperti diberitakan sebelumnya di beberapa media lokal,  kegiatan eksploitasi penambangan pasir timah di wilayah tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun namun masih saja tetap beroperasi. Masyarakat terutama nelayan menduga ada beking besar dikedua wilayah tersebut.

 

Seperti yang dissmpaikan Ketua DPD LKPP Babel, Abu Hanif kepada wartawan belum lama ini. Dikatakannya, bahwa penambangan di wilayah Primping masih tetap beraktivitas seperti biasanya mengeruk timah di perairan setiap harinya.

“Ratusan TI ponton tower yang merambah hutan konservasi yang ada di kiri-kanan alur sungai Primping dan di sepanjang sungai Berok memang  bukan hutan konservasi, namun yang ia rambah hutan bakaunya (mangrove, red) hingga daerah sungai hampir bibir laut,” ujar Abu Hanif.

Namun, kata Abu Hanif saat ini tambang yang berada di sungai Berok agak sedikit masuk kedalam dari bibir pantai sehingga dapat dikatakan akan semakin merusak hutan mangrove apabila terus beraktivitas seperti sekarang ini. Kedua wilayah perairan tadi sudah bertahun-tahun dieksploitasi oleh tambang-tambang liar yang tak kunjung jera beraktivitas.

Yang jelas misteri tidak jeranya para penambang untuk beroperasi kendati sudah sering ditertibkan adanya permainan oknum aparat yang diduga telah membekingi aktivitas tambang sehingga terus berlanjut tanpa hentinya. Dugaan tersebut ia katakan lantaran pada dasarnya masyarakat sangat takut akan aturan dan hukum yang menyangkut tentang aktivitas yang mereka geluti dapat dikenakan pasal berlapis, akibat dibekingi membuat masyarakat tidak takut lagi akan aturan dan hukum yang berlaku.

“Sungai kan dak boleh dirusak, hutan konservasi dak boleh, menambang tanpa izin apalagi.Ketika aturan dan hukum tegas tidak ditakuti oleh mereka pasti ada oknum yang membekingi. Kita sulit membacanya, karena mereka bermain pintar dan tidak tampil didepan kan.Ada mereka menertibkan Polres Bangka, terakhir bulan puasa di Perimping, waktu mereka menertibkan ponton-ponton udah pada kabur, bocor informasinya pasti. Namun di Berok pernah ada penertiban satu ponton, bulan puasa juga oleh Polair,” bebernya.

Ia menambahkan, kerusakan alam yang terjadi akibat penambangan tersebutnya rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di dua wilayah tadi serta menurun drastisnya hasil tangkapan ikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan lantaran limbah tambang dibuang ke sungai.Dampak besarnya pula tercemarnya air laut yang semuanya bermuara ke Teluk Kelabat.

“Jadi dari sungainya dirusak oleh tambang tower di Perimping dan Berok, sedangkan di lautnya dirusak oleh Kapal Isap Produksi (KIP) di Teluk Kelabat Belinyu sebanyak satu unit. Lokasi KIP (Bleessing and Grand) nya di perairan perbatasan Bangka dan Bangka Barat tidak jauh dari alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Gudang itu. Itu yang dirasakan oleh nelayan tradisional,” tambahnya.

Untuk di sungai Berok, nelayan yang kesehariannya mencari ikan, udang dan kepiting hasil tangkapan mereka sudah sangat menurun hingga mencapai 50 persen.

Apalagi kepiting bakau bisa dipastikan sudah sangat sulit didapat dan dipastikan bakalan punah akibat terkontaminasinya air sungai dan keresahan itu juga turut dirasakan nelayan sungai Perimping.Bisa dibilang, mencari kepiting bagai mencari emas di lautan sankin sulitnya.

Dirinya menilai, situasi tersebut seperti telah terpola adanya pembiaran yang terkoordinir yang berakibat dampak sosialnya masyarakat dan penambang di adu domba.Pemerintah terlihat tidak tegas dalam mengambil tindakan atas apa yang telah terjadi di masyarakat.

“Kita sudah lakukan semua upaya agar dapat menghentikan aktivitas tambang. Dari tingkat bawah kalau di pemerintahan, sampai ke pusat (kementerian). Nah dari aparat pemegak hukim juga sudah dari tingkat bawah sampai ke Mabes Polri, namun tetap saja masih ada.Saya juga harap kapal isapnya juga dihentikan sampai ditetapkannya perda zonasi. Kan lagi dibahas tidak boleh dulu ada aktivitas,” ungkapnya.

Dari pemerintahan pula, pihaknya telah menyampaikan secara langsung kepada gubernur Babel Erzaldi Roesman Djohan atas aktivitas tambang di daerah itu, namun tak kunjung selesai permasalahan yang ada disana.

Aparat penegak hukum dari tingkat bawah hingga ke pusat ia datangi agar dapat mengatasinya, bersama satu orang rekannya nelayan sampai mengunjungi Mabes Polri untuk menceritakan apa yang terjadi seperti penambangan ilegal, perusakan hutan dan sungai dil lokasi itu. (FkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.