PT SIP Serahkan Uang Sebesar Rp.1,1 Milyar Ke Kejari Pangkalpinang

Hukum Lokal

 

 

FORUMKEADILANBABEL.COM, PANGKALPINANG — Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Rabu (6/6/2018) siang menerima titipan uang sebanyak Rp.1,1 Milyar dari perwakilan PT Stanindo Inti Perkasa (SIP).

Penyerahan uang titipan sebanyak Rp 1,1 M itu berlangsung di ruang aula gedung Kejari Pangkalpinang yang diserahkan oleh penasihat hukum perusahaan (SIP), Agus Poniran SH yang diterima langsung oleh Kajari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung SH MH dan disaksikan oleh Kasi Pidsus, Kasi Pidum dan Kasi TUN Kejari Pangkalpinang serta perwakilan pihak BRI.

Uang sebanyak Rp. 1,1 milyar tersebut ternyata uang pembayaran denda atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada terdakwa PT SIP beberapa waktu lalu terkait perkara kasus penambangan ilegal yang menggunakan kapal isap produksi (KIP) milik perusahaan tersebut.

BACA JUGA :  Gubernur Pastikan Tempat Tidur Pasien Covid-19 RSUD Ir. Soekarno Ditambah

Selanjutnya uang sebanyak Rp.1,1 milyar itu diserahkan lagi kepada perwakilan BRI oleh Kajari Pangkalpinang sebagai PNBP.

Kajari Pangkalpinang, RM Ari Prioagung dalam konfrensi pers mengatakan kalau uang sebanyak Rp. 1,1 milyar yang diterima pihaknya adalah uang pembayaran denda atas perkara kasus PT SIP terkait kasus aktivitas penambangan timah yang terbukti secara sah tak memiliki perijinan.

“Uang sebanyak 1,1 milyar ini merupakan uang denda yang dibayarkan oleh PT Stanindo Inti Perkasa atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara kegiatan penambangan yang secara sah terbukti tidak memiliki ijin dan putusan tersebut sudah inkrah,” kata Ari kepada sejumlah wartawan.

Seperti diketahui sebelumnya, perkara penambangan ilegal yang menggunakan KIP milik PT SIP di kawasan perairan Pasir Padi Pangkalpinang ini, direktur PT SIP Modestus Buntar Gunawan sempat dijadikan tersangka dan selanjutnya perkara ini pun berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang dimana akhirnya direktur PT SIP didudukan dikursi pesakitan PN Pangkalpinang sebagai terdakwa.

BACA JUGA :  Lagi, Pokja 11 ULP Babel Disanggah Soal Lelang Proyek Jembatan Delas Jilid II

Namun setelah proses persidangan berlangsung di PN Pangkalpinang, majelis hakim justru menjatuhkan vonis denda Rp 1,1 M kepada perusahaan PT SIP sedangkan Modestus Buntar Gunawan justru dibebaskan oleh majelis hakim PN Pangkalpinang.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) asal Kejari Pangkalpinang cuma menuntut terdakwa (Modestus Buntar Gunawan) yakni dengan jeratan pasal 36 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana berupa sanksi berupa denda sebesar Rp 1,6 M lantaran dianggap telah melakukan tindak pidana yakni melakukan usaha/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

BACA JUGA :  Pengurus Pusat Dukung Penuh Inaker Daerah Laporkan PT PMM Ke Presiden

Terkait vonis majelis hakim PN Pangkalpinang dan tuntutan pihak JPU Kejari Pangkalpinang sebelumnya sempat menuai kritik dari para aktifis pecinta lingkungan hidup lantaran dinilai putusan hakim termasuk tuntutan JPU terlalu meringankan pihak perusahaan PT SIP dan tanpa ada tuntutan sanksi kurungan penjara terhadap terdakwa. Bahkan para aktivis pencinta lingkungan hidup sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan kejati Babel beberapa waktu lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.