SELAIN ABAIKAN K3, PROYEK PELEBARAN JALAN INI DIPERTANYAKAN

Hukum Lokal

FORUMKEADILANBABEL.COM, BELITUNG — Proyek pelebaran jalan Sudirman Tanjung Pandan – Perawas yang menelan dana hingga mencapai Rp.24 milyar dari dana APBN tahun 2018  yang saat ini proses pekerjaannya sedang berlangsung mendapat sorotan dari wartawan dan LSM  Pegiat Anti Korupsi di Bangka Belitung.

Pasalnya proyek yang proses tendernya dimenangkan oleh PT ANUGRAH BAKTI PERSADA (ABP) ini dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga tidak maksimal dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, tentang tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan.

Penerapan K3 ini merupakan salah satu persyaratan dalam dokumen lelang yang harus dipenuhi peserta lelang. Namun faktanya di lapangan pihak PT ANUGRAH BAKTI PERSADA justru diduga tidak maksimal dalam penerapannya.

BACA JUGA :  Disparbudkepora Babel Gelar pelatihan KIPAN, Suharto sebut Tingkat Penyalahgunaan Narkoba di Babel Peringkat 6 se Indonesia

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan media ini, pada proses pengerjaan di lapangan, disebutkan selain pekerjaan pelebaran jalan, juga dilakukan pemasangan Box Culvert. Nah pengerjaan lubang penggalian Box Culvert, oleh pihak kontraktor dibuat semacam aliran air dari papan sehingga hal ini menarik keinginan anak anak untuk bermain berseluncur di lokasi proyek itu. Sabtu (19/5/2018) sore sempat terlihat salah seorang anak bermain dengan riangnya, sambil meluncur mengikuti arus air di lokasi pekerjaan yang seharusnya lokasi tersebut ditutup untuk umum demi keselamatan mereka. Namun sayangnya pihak perusahaan PT ANUGRAH BAKTI PERSADA sepertinya kurang ambil peduli dengan situasi tersebut.

Selain penerapan K3 yang diduga tidak maksimal. Proyek ini juga membuat para wartawan dan LSM sempat dibuat bingung setelah melihat papan proyek yang  terpasang di dekat salahsatu swalayan, di samping rumah makan dan Hotel SB, Pangkalalang, Tanjungpandan. Pada papan proyek tertulis Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR melaksanakan proyek Pelebaran Jalan Sudirman Tanjungpandan- Perawas sepanjang 1,8 Kilometer (Km), dengan alokasi dana Rp.24.150.148.000 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), bersumber dari APBN tahun 2018 dengan masa pelaksanaan selama 365 hari kalender dengan kontraktor pelaksana PT ANUGRAH BAKTI PERSADA (ABP).

BACA JUGA :  Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Molen: Bukti bahwa Vaksin di Pangkalpinang Sudah Berhasil

Sedangkan perusahaan Penyedia Jasa dan Konsultan Supervisi adalah PT WESITAN CONSULTANSI PEMBANGUNAN Jo PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN, dengan Nomor Kontrak PL.02.01.PPK4 Babel/042 dengan tanggal kontrak 22 Februari 2018.

Selain papan informasi proyek juga ada papan proyek yang terpasang dengan latarbelakang  papan berwarna hijau bertuliskan
“PROYEK INI DIKAWAL TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) yang dilengkapi dengan tulisan, Surat Perintah Nomor : Print -01/TO4D/N.9.12.2/03/2018, Tanggal 7 Maret 2018.

Terkait fenomena dari pengerjaan proyek ini, ketua LSM LIDIK (LEMBAGA INVESTIGASI DAN INFORMASI KEMASYARAKATAN) di Belitung, Joni menyatakan, LSM LIDIK akan selalu memantau pengerjaan proyek pelebaran jalan Sudirman Tanjungpandan- Perawas.
Acuannya, selain menggunakan dana Negara yang mencapai sekitar Rp 24 Miliyar, seperti tertulis di papan proyek namun anehnya proyek pelebaran ini, ternyata pekerjaannya hanya sepanjang 1,8 KM saja.

“Dengan panjang pengerjaan pelebaran jalan 1,8 Km, namun dialokasikan dana yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 24 Milyar, rasanya sesuatu yang janggal. Alangkah besar alokasi dananya dengan pekerjaan sepanang 1,8 km? Pengerjaan proyek ini sangat layak dipantau, terkait tingkat kualitas dan kuantitasnya, agar tak ada keuangan negara yang dirugikan dalam pengerjaan proyek ini,” ungkap Joni pada wartawan di Belitung.

BACA JUGA :  Kasus Penyebaran Covid-19 dan Pencapaian Vaksinasi Dosis 1 dan 2 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disinggung apabila nantinya ada temuan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Joni menegaskan akan langsung melakukan kordinasi ke aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum seperti diamanatkan oleh undang undang anti korupsi.

“Jika nantinya, ada dugaan di lapangan telah terjadi penyimpangan aturan dan penggunaan biaya dalam proyek ini, maka LSM LIDIK siap menindaklanjuti dugaan ini, dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, untuk kemudian melaporkan dugaan penyimpangan itu kepada aparat penegak hukum yang berwenang, baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat untuk dilakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan tersebut,” tandas Joni, selaku Ketua LSM LIDIK Provinsi Babel belum lama ini.

Sementara itu, pihak kepala satuan kerja (Kasatker) PJN Wilayah II Babel, Rosman melalui PPK 05  Yusliansah tidak bersedia memberikan tanggapannya ketika dihubungi melalui nomor ponselnya dan hingga berita ini diturunkan pihak perusahaan PT ANUGRAH BAKTI PERSADA masih diupayakan konfirmasinya.
(Baim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.