Kapal Nelayan Kurau Kandas

Lokal Seremonial
K

Nelayan Harapkan Realisasi Pengerukan Muara Sungai Kuala (kick)
– Upaya Pemkab Bateng Terganjal UU 23 tahun 2014

 

FORUMKEADILAN.COM, KOBA – Nelayan Desa Kurau mengeluhkan dangkalnya muara sungai Koala Kurau, selain sering menyebabkan kapal nelayan kandas dan pecah, juga berefek kepada perekonomian masyarakat setempat. Hingga saat ini, nelayan mengharapkan pengerukan alur muara sungai sehingga bisa melaut dengan lancar.

Seperti disampaikan tokoh masyarakat, Atom, masalah pendangkalan muara sungai Koala ini sudah berlangsung sejak lama. Selain itu, wacana pengerukan muara ini pun sudah berkali-kali namun belum ada realisasinya.

“Ada dua faktor dihadapi nelayan di sini susah melaut, yaitu musim angin kencang pada bulan November hingga Januari, kemudian pasang surut air laut pada bulan April hingga September. Ketika pasang surut, kapal nelayan banyak kandas di muara sungai Koala bahkan tak sedikit kapal nelayan yang pecah,” tegas Atom kepada media ini, Selasa (22/5) pagi.

Disaat surut, ungkapnya, muara Koala hingga titik 0,5 meter saja dan jika dipaksakan kapal bisa kandas, pecah, hingga bongkar muat hasil tangkapan pun terhambat, pastinya berimbas pula terhadap perekonomian masyarakat.

“Sudah ada beberapa kali pihak swasta mensurvey, namun hanya sebatas itu. Terpenting, nelayan mengharapkan pengerukan muara Koala sepanjang 2 mil atau 3 km ini terealisasi, terlepas mau ada timah, mau ada emas saat pengerukan nelayan tak peduli itu, asalkan nelayan bisa melaut dengan lancar tak terhambat lagi,” tegas Atom.

Senada Ketua Nelayan Kurau, Senin mengharapan kepada pemerintah daerah, Provinsi, DPRD agar mendengar keluhan nelayan Desa Kurau yang telah terjadi puluhan tahun ini yaitu pendangkalan muara sungai Koala.

“Bukan menjerit lagi nelayan disini, malahan sudah menangis atas derita ini. Kalau faktor dangkalnya muara Koala Kurau ini dibiarkan terus menerus akan berimbas kepada perekonomian masyarakat yang mayoritas nelayan. Terkadang pada saat nelayan pulang melaut tiba tiba air laut surut, maka terpaksa tidur di Muara Koala hingga air pasang. Ya kalau sampai kapal kandas atau pecah, sementara harga kapal bukan murah,” keluh Setion.

Sedangan BPD Kurau Barat, Adhari juga membenarkan keluhan nelayan yang disampaikan, ia meminta jangan cuma cerita dan direspon cepat, sangat urgen karena menyangkut hajat hidup orang banyak akibat pendangkalan Muara Kuala.

“Ya kalau sampai tidak direspon respon juga, kami masyarakat Kurau siap datangi Pemda, Pemprov atau ke  dewan,” tukas Adhari.

Menyikapi aspirasi nelayan Kurau tersebut, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Bangka Tengah, Dedy Muchdiyat mengungkapkan, pada 2016  lalu semasa Bupati Erzaldi Rosman, Pemkab sudah mengeluarkan DED hingga kajian lingkungan untuk pengerukan alur muara sungai Koala Kurau dan telah disampaikan ke Pemprov diberita acarakan pada 23 Oktober 2017, bahkan siap melakukan eksekusi.

“Sebelum eksekusi pengerukan, kala itu Pemkab Bangka Tengah meminta fatwa dari DKP Pemprov Bangka Belitung karena kewenangannya di sana berdasarkan UU 23 tahun 2014,” ujar Dedy.

Hanya saja, karena Perda Zonasi belum selesai. Sementara, masalah sungai dan tata ruang laut termasuk pengawasannya sudah menjadi tanggungjawab DKP Pemprov Bangka Belitung, sehingga Pemkab Bangka Tengah sifatnya hanya menunggu.

“Intinya, Pemkab Bangka Tengah sedari dahulu tidak tinggal diam dan sudah melakukan terobosan. Hanya untuk eksekusi, kami terganjal di kewenangan Pemprov,” tandasnya. (and)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.