Raperda Pengelolaan Informasi dan Teknologi Mulai Dibahas Di DPRD Babel

Lokal Seremonial

 

FORUMKEADILANBABEL.COM, Pangkalpinang – Setelah disampaikan pada Rapat Paripurna pada 08 Mei 2018 yang lalu, Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi mulai dibahas secara intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, bertempat di Ruang Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada hari Jum’at (18/05/2018).

Ahmad Mughni, selaku Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Informasi dan Teknologi mengatakan bahwa raperda yang disampaikan ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah. “Lembaga DPRD sangat mengapresiasi inisiatif dari pemerintah daerah. Selain Raperda Pengelolaan Informasi dan Teknologi, pansus ini juga membahas raperda tentang pencegahan dan penanggulangan lingkungan hidup,” kata Mughni.

Lebih lanjut Mughni menyampaikan supaya pembahasan ini dilakukan secara efektif dan target penyelesaian raperda ini dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Kita meyakini bahwa pembahasan raperda ini sudah dibahas secara intens antara Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD pengusul dengan Biro Hukum yang bertugas menyusun legal drafting raperdanya. Sehingga pasal-pasal dari raperda ini dapat disepakati secara musyawarah mufakat,” lanjut Mughni.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Drs. Sudarman, MMSI mengatakan bahwa pemerintah daerah menginisiasi raperda ini supaya adanya kepastian regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang sudah berbasis teknologi informasi. “Raperda ini juga akan lebih memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga raperda ini akan lebih efisien terhadap pembiayaan dalam layanan kepada publik,” jelas Sudarman.

Sudarman juga menjelaskan bahwa raperda ini akan lebih memudahkan seluruh OPD untuk mengintegrasikan aplikasi yang telah dibuat maupun dirancang. “Seperti sekarang aplikasi layanan pemerintah seperti e-planning, e-budgeting maupun e-monev dibuat oleh vendor yang berbeda. Ketiga aplikasi tersebut belum terintegrasi, padahal aplikasi tersebut dibuat oleh kita supaya mempermudah dalam menyusun perencanaan, penganggaran hingga evaluasinya,” ungkap Sudarman.

Menurut Sudarman, dengan adanya raperda ini salah satu yang akan menjadi perhatian adalah pengintegrasian aplikasi yang memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. “Sehingga akan lebih mensinergiskan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi dalam pengelolaan informasi dan teknologi di lingkungan pemerintahan,” lanjut Sudarman.

Hadir dalam pembahasan raperda tersebut adalah 12 (dua belas) anggota Pansus Raperda DPRD, Kepala Dinas dan pejabat esselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama-sama dengan pihak pemerintah daerah, Pansus Raperda tentang Pengelolaan Informasi dan Teknologi akan membahas sebanyak 8 (delapan) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal.

Sumber:
Dinas Kominfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.