Menyeruaknya Bau Busuk Limbah Pabrik Tapioka Jongkong

Hukum Lokal
Foto: Pabrik Tapioka Jongkong

 

Warga Keluhkan Bau Limbah Pabrik

-DLH Tegaskan Perusahaan Tak Kantongi Izin UKL-UPL

FORUMKEADILANBABEL, KOBA – Bau busuk dan menyengat limbah yang berasal dari pabrik tapioka Jongkong, Kelurahan Simpangperlang, Koba dikeluhkan warga. Selain permasalahan bau limbah, ternyata pihak perusahaan pun diduga tidak taat aturan terkait perizinan operasional.

Sebagaimana diungkapkan Sahrial warga Jongkong kepada Radar Bangka, Rabu (16/5/2018) siang, mengatakan bau limbah yang mencemari lingkungan dari pabrik tapioka tersebut telah berlangsung sejak 9 bulan terakhir.

“Hingga saat ini, belum ada iktikad baik atau solusi nyata dari pihak perusahaan pabrik tapioka Jongkong tersebut untuk mengatasi bau limbah,” ujar Sahrial.

Diungkapkannya, jika rumah kediamannya tak jauh dari pabrik sementara dirinya memiliki anak balita. “Kami sudah melaporkan permasalahan ini ke aparat pemerintahan, baik itu RT, Kaling, Lurah, Camat hingga menyurati Dinas Lingkungan Hidup. Namun, sampai saat ini belum terlihat ada respon nyata,” tegasnya.

BACA JUGA :  Bangka Belitung Ikuti Vaksinasi Massal Pelajar Bersama Presiden Jokowi
Foto: Bak pembuangan limbah pabrik tapioka

Ditegaskannya, jika keberadaan pabrik tersebut baru, sementara rumah warga telah sejak lama berdiri. Bahkan awalnya, hanya untuk pabrik skala kecil saja namun nyatanya setelah berjalan jadi pabrik besar.

“Semestinya, perusahaan harus memikirkan dampak lingkungan dan tidak membuat resah warga sekitar. Terlebih lokasi pabrik tak jauh dari pemukiman masyarakat. Terpenting, perusahaan harus taat aturan dan perundang-undangan, jangan asal seenaknya,” tegasnya.

Sementara Kepala PUPR, Hassan Basri mengatakan, jika perusahaan dimaksud memiliki Surat Izin Gangguan (SIG)  nomor: 503/059/IG/KPPTSP/2016 dan IMB nomor: 503/026/IMB/KPPTSP/2016. Namun kala itu, untuk produksi skala kecil bukan besar seperti sekarang ini. “Beberapa waktu lalu, kami bersama pihak terkait juga sudah turun meninjau langsung ke lokasi dan memberikan teguran,” kata Hassan.

BACA JUGA :  TNI AL Lanal Babel Kembali Laksanakan Serbuan Vaksinasi ke Mts Al Istiqomah

Sementara Kepala DLH Bateng, Ali Imron membenarkan, jika pabrik tapioka Jongkong tersebut sebelumnya telah mengantongi SPPL untuk industri skala kecil. Namun, saat dicek ke lapangan ternyata saat ini pabrik itu beroperasi untuk skala besar dan harus mengantongi izin kelayakan UKL-UPL.

“Terakhir kami turun sebulan lalu, terpantau pengelolaan lingkungan belum memenuhi syarat untuk pengolahan limbahnya. Kami telah tegaskan, agar perusahaan tersebut ikuti aturan dan sebelum pengajuan draf UKL UPL keluar maka perusahaan jangan beroperasi terlebih dahulu,” kata Ali melalui pesan WA, Kamis (17/5/2018)

Ditegaskannya, kalau pihak perusahaan tidak bisa mengelola limbah dan lingkungan, Ali memastikan draf UKL-UPL tidak bisa disahkan. Dan kalau tak sesuai, maka diberikan sanksi, IMB terancam dicabut, apalagi kemarin sudah ada masyarakat yang membuat laporan pengaduan dan telah di ambil Keterangan/ BA oleh kasi gakkum (PPNS LH). Bahkan, kalau mengacu kepada UU 32 bisa lebih keras lagi dan terancam 5 tahun kurungan penjara dan atau denda Rp5 miliar.

BACA JUGA :  Hasanudin Harap Dengan Dicabutnya Izin PT Pulomas, Pendangkalan Muara Air Kantung Segera Teratasi

“Dua kali teguran dilayangkan secara tertulis kepada menejemen pabrik tapioka Jongkong, secara lisan sudah sering. Responnya, pihak perusahaan menyatakan kesiapan melengkapi perizinan dan kini tengah dalam proses,” tandas Ali Imron.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan pabrik tapioka Jongkong masih diupayakan konfirmasinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.