Kabag Ops: Dikorek Dari Sisi Manapun Pihaknya Tidak Ada Kepentingan

Hukum Lokal
Foto: Kabag Ops Polres Bangka, Kompol Sophian
Foto: Kabag Ops Polres Bangka, Kompol Sophian

 

Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat — Terkait penangguhan penahanan Sunfo Bos Timah Belinyu tersangka kasus kepemilikan timah ilegal yang sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kabag Ops Polres Bangka, Kompol Sophian seizin Kapolres Bangka, Akbp Budi Andreanto SIK menegaskan bahwa Tsk Sunfo hingga saat ini masih tetap menjalani penahanan hanya saja penahanan yang diberikan kepadanya adalah tahanan rumah.

“Sunfo bukan ditangguhkan penahanannya tapi dialihkan dari tahanan rutan ke tahanan rumah,” kata Sophian kepada forumkeadilanbabel.com melalui sambungan telepon, Jum’at (11/5/2018).

Ditambahkan Sophian, pengalihan tahanan tersebut tidak ada kepentingan antara penyidik dengan si tersangka.

“Tidak ada kepentingan apa – apa. Yang jelas itu kewenangan penyidik untuk melakukan pengalihan berdasarkan pertimbangannya. Perlu diketahui pengalihan tahanan itu sudah diatur, baik itu di manajmen pendidikan tindak pidana di Polri maupun di KUHAP (kitab undang undang hukum acara pidana, red),” terangnya.

Sophian menjamin bahwa bagaimanapun pihak tertentu melakukan upaya mengorek – ngorek keterangan guna mengungkap adanya kepentingan dibalik pengalihan status tahanan Tsk Sunfo tidak akan ditemukan.

BACA JUGA :  Terus Continue, 11.343 Masyarakat Belinyu Tervaksin Dalam Serbuan LANAL Babel

“Sebab kita tidak ada kepentingan di situ. Mau dikorek korek dari sisi manapun. Tidak ada kepentingannya bagi anggota Polri khususnya penyidik dalam pengalihan status tahanan Tsk Sunfo itu. Saya jamin itu tidak ada,” kata Perwira Polres Bangka yang berpangkat satu melati ini.

Disinggung terkait perkembangan pelimpahan Tsk Sunfo ke kejari Bangka. Sophian menuturkan pihaknya saat ini masih dalam upaya melengkapi berkas kasus tersebut guna memenuhi persyaratan pelimpahan tahap dua.

“Saat ini penyidik masih upaya melengkapi berkas berkasnya untuk pelimpahan ke kejari Bangka. Kemarin penyidik sudah melakukan upaya pelimpahan berkas namun masih belum lengkap alias P19 jadi dikembalikan lagi. Nanti kalau sudah lengkap (P21) pasti akan di limpahkan (tahap dua) ke kejari. Tenang aja mas ya,” tutup Sophian.

 

Foto: Suasana penggerebekan barang bukti berupa pasir timah di gudang Sunfo beberapa waktu lalu.

Diketahui sebelumnya pengalihan status tahanan Tsk Sunfo sempat menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat di Bangka Belitung.

Diantaranya Direktur Eksekutif Walhi Babel, Retno Budi mempertanyakan alasan pihak Polres Bangka menangguhkan status tahanan Tsk Sunfo yang sempat masuk dalam jajaran Daftar Pencarian Orang (DPO) tahun lalu ini.

BACA JUGA :  Peringati Hari Jadi ke-264, Molen Ungkap Kedudukan Kota Pangkalpinang Dari Zaman Hindia Belanda

“Apa alasan polisi tidak menahan orang yang sudah melarikan diri dan statusnya adalah seorang DPO,” kata Retno Budi pada salah satu media lokal belum lama ini.

Dikatakannya, kalau tersangka dipidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun semestinya pihak polri melakukan penahanan kepada tersangka.

“Dalam syarat subjektif penahanan tersangka, logika hukumnya seorang DPO sudah dianggap tersangka apalagi barang bukti sudah ditemukan. Kalau dia dipidana dengan ancaman diatas hukuman 5 tahun harus ditahan,”ujarnya.

Senada, ketua Peradi Babel, Taufik Koryanto SH MH justru menuding proses hukum dengan pengalihan status tahanan yang dilakukan penyidik terhadap Tsk Sunfo tidak pantas, sebab Sunfo juga tidak pernah dilakukan penahanan.

“Itukan tidak pantas. Karena kasus itu kasus timah illegal. Dari awal saya lihat dia itu sudah dipanggil secara patut, tidak tidak datang juga, dicari-cari tidak ketemu. Terus diterbitkan DPO, malah tidak pernah ditahan sama sekali. 1×24 jam itu bukan penahanan dia dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi dia itu belum ditahan,” kata Taufik di salah satu media online.

BACA JUGA :  Dikunjungi KONI Palembang, Ini Harapan Fauzi Trisana

Taufik pun mempertanyakan sakit yang diderita Sunfo tersebut masuk dalam kategori akut atau hanya sakit biasa.

Namun apabila surat yang dikeluarkan tim medis ternyata keterangan palsu makan Sunfo dan dokter tersebut bisa dilaporkan dengan tuduhan memberikan surat keterangan palsu ini sudah terjadi kebohongan publik dan Polisi pun bersikap tidak fear.

“Bener nggak sakitnya, banyak kok kasus-kasus korupsi tersangkanya sakit tapi tetap ditahan juga. Berarti terjadi kebohongan publik disitu. Alasan sakit itu polisi harus fair, sakitnya sakit apa, mana surat keterangan dokternya. Kalau tidak benar surat sakit itu, dokter dan dianya bisa dilaporkan memakai surat keterangan palsu. Sakitnya sakit apa, apa serius? Serius itu orangnya harus dirawat inap. Kalau hanya batuk/flu bisa dirawat jalan aja. Kalau masih bisa merokok itu bukan sakit serius,” kata Taufik seperti dikutip rmolbabel.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.