SIDANG KESAKSIAN KORUPSI BIBIT REHAB DAS AIRANYIR

Hukum Lokal
Foto:

TERDAKWA EKA PALING AKTTIF

Foto: Salah satu terdakwa pengadaan bibit rehab DAS Air Anyir, Eka didampingi tim pengacaranya

 

Forumkeafilanbabel,com, PANGKALPINANG – Sidang Perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Rehabilitasi DAS Hutan Lindung Pantai Rebo yang berlokasi di kawasan hutan pantai Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka kembali digelar di PN Tipikor Pangkalpinang, Senin (7/5/2018).

Sebanyak 5 saksi dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bangka dalam sidang perkara korupsi proyek  rehabilitasi DAS Hutan Lindung Pantai  Rebo oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2014.  5 saksi tersebut dari pihak penyedia bibit-bibit di kabupaten Bangka yakni Anwar dan Martin Bibit.

Ke 5 (lima) saksi dicecar soal bibit-bibit yang disediakan untuk proyek tahun anggaran 2014 senilai Rp. 1.078.130.000 milik dinas Kehutanan tersebut.  Para saksi tersebut mengaku mereka bukanlah penangkar melainkan hanya sekedar penjual/ distributor saja. Namun begitu mereka akui kalau pihak Dinas Kehutanan dan pihak pemborong yakni Dedi Eka Saputra (CV Eka Putra)  kerap melakukan survey harga. “Sering pak, tiap tahun pasti ada cek harga. Nanya-nanya ada bibit apa saja, harga bibit berapa,” aku saksi Anwar.

BACA JUGA :  Stasiun Balapan Bangka Juarai Bola Voli Putra Babel Sport Games 2021

Saat para saksi ditanya paling kenal dengan siapa saja di antara para terdakwa ternyata mereka menyebut terdakwa Dedi Eka. Bahkan saksi Anwar sendiri menyebutkan Eka telah memesan bibit Cemara Laut sebanyak 4 ribu rumpun dengan harga @Rp 1500.  “Tapi saya tak tahu ini untuk apa, setelah diangkut dengan mobil beberapa bulan kemudian baru saya tahu itu mau ditanam di Air Anyir,” katanya.

Pengakuan senada juga disampaikan pihak Martin Bibit yang menyebut pihak Dinas Kehutanan sering survey bibit. Habis survey minta berkasnya stempel. “Mereka ada survey, pokoknya setiap tahun pak. Abis survey dan cek harga bibit-bibit minta berkas mereka agar  distempel dengan maksud kalau mereka sudah melakukan survey,” ujarnya.

Disinggung soal survey tersebut apakah ada kaitan dengan proyek DAS Airanyir, dia mengaku tidak tahu. “Tak ada bilangnya untuk proyek. Cuma survey saja,” tukasnya.

Dalam perkara ini mantan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Bangka Belitung,  Nazalyus, Firyadi Ryandhani (PPTK) dan pihak pemborong Aan Sukayat (CV Djohar Putra)  dan Dedi Eka Saputra (CV Eka Putra) jadi terdakwa.

BACA JUGA :  Anggota DPRD Babel, Fitra Wijaya: Saya Siap Perjuangkan Jalan Lingkar Desa

Dalam dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor kota Pangkalpinang yang diketuai  I Nyoman Wiguna menyatakan  para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri  terdakwa Aan Sukayat (CV Djohar Putra)  dan Dedi Eka Saputra (CV Eka Putra)   yang mana negara telah dirugikan   sebesar Rp 485.128.830.

Pihak JPU merinci salah satu diantara perbuatan melawan hukum tersebut dimana perbuatan para terdakwa  telah melakukan pengeluaran biaya ril menyebabkan telah bertambah keuntungan atau bertambah kekayaan dari Dedi Eka Saputra bin H Muchtar Abdul Madjid sebesar Rp 213.100.000 yang berasal dari uang yang Dedi Eka Saputra  terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp 441.000.000.  Lalu dikurangi biaya ril yang dikeluarkan Dedi Eka Saputra sebesar Rp 227.900.000 dan memperkaya atau membuat bertambah kekayaan dari Aan Sukayat sebesar Rp 272.028.830.

“Realisasi pembayaran bersih yang ditransfer dari rekening kas daerah ke rekening CV Djohar Putra Rp 1.011.568.830.  Realisasi biaya yang sebenarnya (real cost) untuk belanja jasa pihak ke 3 rehabilitasi DAS dalam rangka pemenuhan kewajiban IPPKH untuk pembangunan jalan Lingkar Pantai Timur Bangka Rp 526.440.000.  Adapun selisihnya/ kerugian keuangan negara adalah Rp 485.128.830,” ungkap JPU, AB Peranginangin seperti dalam dakwaan.

BACA JUGA :  Kagumi Eksotisme Negeri Laskar Pelangi, Gubernur Lampung Sebut Belitung Salah Satu Destinasi Wisata Terbaik di Indonesia

Akibatnya seperti dalam dakwaan perbuatan terdakwa Nazalyus bin Nanang Effendi selaku KPA/PPK  bersama-sama dengan terdakwa Firyadi Ryandhani  (PPTK), Aan Sukayat (direktur CV Johar Putra) dan Dedi Eka Saputra telah merugikan keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara dalam kegiatan rehabilitasi DAS  tahun anggaran 2014 nomor: SR-99/PW29/5/2018 tanggal 07 Maret 2018,” tambahnya.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat ayat (1) huruf b  Undang-Undang   nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.