PT PERKUAT PUTUSAN PN TIPIKOR

Hukum Lokal

BAGAIMANA NASIB PNS & PENIKMAT UANG KORUPSI YANG DISEBUT SELPI SELAMA INI?

 

PANGKALPINANG –  Putusan banding  terdakwa  Selpiana Prihartini binti Almukaromaini,  di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ditolak  majelis hakim yang  diketuai Dr. Nur Aslam Bustaman. Adapun putusan yang dibacakan pada tanggal 6 April 2018 menyatakan memperkuat putusan yang diketuk palu majelis hakim PN Tipikor kota Pangkalpinang. Yakni  putusan 7 tahun penjara. Bendahara DPPKAD Kabupaten Bangka itu diharuskan membayar kerugian Negara Rp 1.201.500.000 dengan subsider  penjara 3 tahun. Dia juga diharuskan membayar denda senilai Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa dijerat dengan pasal  2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Intinya memperkuat putusan majelis hakim PN Tipikor,” kata humas Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, M Aksir kemarin sore.

Sementara itu dalam  persidangan beberapa rekan Selpi sesama PNS di DPPKAD Kabupaten Bangka sempat diseret agar bertanggung jawab atas terjadinya korupsi ini. Di antaranya yang santer disebut-sebut yakni tim verifikasi: dr Susilowati, Syaifudin,  Kesuma Ningrat dan Kurniati Akbari. Serta yang kerap disebut-sebut pihak yang menikmati aliran uang korupsi ini yakni   Muhammad Istori senilai Rp 10 juta. “Kita sudah pegang ada transfer pada Muhammad Istori yang juga ponakan dari  Bupati Bangka,” sebut penasehat hukum Jaelani.

“Kenapa begitu gampangnya si terdakwa mencairkan uang. Apakah betul ada dinikmati oleh bupati atau dia menjual nama bupati untuk kepentingan pribadinya,” beber Jaelani lagi waktu itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.