Perkara Kasus Dugaan Korupsi Bibit BLH Masih Berlanjut

Hukum Lokal
Foto: Ilustrasi
Foto: Ilustrasi

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Meskipun Sri Mulia Ika Binti M. Sani sudah divonis oleh majelis hakim PN Tipikor Pangkalpinang dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi kerusakan ekosistem danau dan perairan darat 2013 di Tuatunu Pangkalpinang milik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pangkalpinang senilai Rp 655.840.000 dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.169.600.128 ternyata perkara kasus ini masih terus berlanjut.

Hal ini diketahui setelah pihak jaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) lanjutan dari penyidik Polres Pangkalpinang untuk tersangka baru yakni AQ selaku PPK.

“Ada SPDP baru kita terima dari penyidik Polres Pangkalpinang yakni AQ selaku PPK. Kalau untuk pemborong yakni Sri Mulia Ika binti M Sani kan sudah selesai putusannya. Maka dari itu pihak Polres kembali mengirim SPDP tersangka lanjutannya,” kata JPU Fardhian Affandi kepada wartawan, Rabu (2/5/2018).

Fardhian menuturkan berkas-berkas penyidikan sudah mulai dilimpahkan pihak penyidik ke pihak JPU kejari Pangkalpinang. Namun pihaknya saat ini masih sedang mempelajarinya guna melengkapi berbagai kekurangan yang ada.

“Saat ini masih belum P21 dan masih diteliti dulu. Kalau sudah lengkap pasti P21 dan segera dilakukan penuntutan,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya dalam pusaran perkara kasus dugaan korupsi pengadaan bibit milik BLH kota Pangkalpinang, majelis hakim yang diketuai hakim Sri Endang Amperawati Ningsih telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa, Sri Mulia Ika binti M Sani dan denda Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu terdakwa juga diharuskan menggantikan kerugian negara senilai Rp 169.600.128. Bilamana tak dibayar maka diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan penjara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU nomor 31 tahun tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.