LSM INI AKAN LAPORKAN DUGAAN TIPIKOR PADA PENGADAAN KOMPUTER SEBESAR RP 13 MILYAR KE KEJATI BABEL

Hukum Lokal

 

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang — Pengadaan komputer oleh Dinas Pendidikan Provinsi Babel sebanyak 1160 unit TA 2017 sebesar Rp.13 Milyar berbuntut panjang. Pasalnya pengadaan yang di laksanakan oleh PT Bhineka Mentari Dimensi yang beralamat di Sunter Jakarta oleh salah satu LSM Pegiat Anti Korupsi di Babel diduga beraroma KKN.

Adalah Sekretaris LSM Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Amak) Bangka Belitung (Babel), Wantoni mengendus adanya aroma korupsi pada pengadaan komputer sebanyak 1160 unit setelah melakukan investigasi ke sejumlah sekolah penerima bantuan komputer UNBK beberapa waktu lalu.

Foto : Wantoni ketika melakukan orasi di depan Kejari Pangkalpinang

Dalam investigasinya, Wantoni mengungkap adanya dugaan penggunaan Operating System (OS) Windows bajakan atau palsu pada komputer yang sudah disebarkan ke seluruh SMA/SMK yang berada di 6 kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Dugaan adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana korupsi dalam pengadaan komputer UNBK itu saat kami melakukan investigasi pada Sabtu (24/03/2018) siang, di beberapa SMA di Kabupaten Bangka. Di sekolah tersebut mendapat sebanyak 40 unit komputer lengkap dengan meja kursi dan satu paket komputer untuk server. Namun anehnya di setiap komputer tersebut tidak dilengkapi dengan stiker hologram. Padahal stiker hologram itu menunjukkan kalau perangkat komputer itu menggunakan OS Windows original (asli). Biasanya untuk komputer baru, stiker hologram OS Windows menempel di bagian komputer. Sementara komputer yang diterima pihak sekolah di kabupaten Bangka tidak terlihat stiker hologramOS Windows,”ungkap Wantoni, di Pangkalpinang, Sabtu (28/4/2018).

BACA JUGA :  Begini Kata Kapolda Soal Massifnya Aktifitas Tambang Ilegal Di Perkebunan PT THEP

Masih kata Wantoni, dalam penelusuran lebih lanjut, dia juga tidak menemukan adanya CD OS Windows kecuali hanya mendapati buku garansi komputer satu tahun dan CD Driver dari perusahaan komputer.

“Jadi dugaan kami ketika pihak Dinas Pendidikan menyerahkan bantuan 41 unit komputer ke sekolah penerima, kami menduga penyerahannya tidak disertai sebanyak 41 CD OS Windows,” terangnya.

Padahal OS Windows itu menurutnya, sangat berguna sebagai jaminan garansi resmi sofware selama satu tahun dari Perusahaan Microsoft juga jaminan support update dari Microsof serta jaminan support sofware dari Microsoft.

“Sedangkan jika menggunakan OS Windows bajakan, selain melanggar hukum juga tidak mendapatkan jaminan garansi OS Windows dari perusahaan software raksasa yaitu Microsoft, OS Windows bajakan terdapat virus/ spyware yang dapat merusak komputer sehingga memperpendek umur ekonomis komputer, kemudian Virus software yang terdapat di OS Windows bajakan dapat menyebarkan informasi yang bersifat privasi kepada orang lain serta tidak menutup kemungkinan mengakibatkan bocornya soal soal ujian nasional berbasis komputer secara online seluruh Indonesia,” beber Sekjen Àmak Babel ini.

Diungkapkannya, penemuan terhadap 41 unit Komputer yang diduga menggunakan OS Windows bajakan bukan hanya di satu sekolah menengah atas (SMA) saja akan tetapi dari sejumlah sekolah penerima bantuan komputer UNBK yang didatangi kesemuanya diduga menggunakan OS Windows Bajakan atau Palsu.

BACA JUGA :  Buka Turnamen Men Fitness Competition Walikota Cup II Tahun 2021, Ini Harapan Molen

Padahal kata dia, dalam UU NO 5 tahun 2001 pasal 90, disebutkan barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan UU NO 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 72 ayat (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan termasuk juga
melanggar UU NO 8 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 ayat b. tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan UU NO 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Untuk itu menurut Sekjen Amak Babel ini, dirinya bersama lembaganya akan membuat laporan pengaduan adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan komputer sebanyak 1160 unit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

BACA JUGA :  Tingkatkan Penghasilan Keluarga, Warga Desa Sungai Padang Manfaatkan Lahan Kosong Tanam Toga dan Sayur-Mayur

“Kami akan segera melaporkan dugaan adanya perbuatan tindak pidana korupsi dalam pengadaan 1160 unit komputer di Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Asumsi kami kerugian negara berkisar Rp.696.000.000. (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan perhitungan harga satu OS Windows original senilai Rp.600.000/CD jika dikalikan dengan 1160 unit komputer sama dengan Rp.696.000.000 bahkan mungkin bisa lebih besar dari jumlah itu,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun forumkeadilanbabel.com disebutkan kejanggalan juga terjadi di susunan panitia pokja.

“Ada dua orang anggota panitia pokja merangkap jabatan di pengadaan itu. Termasuk KPA yang merangkap PPK,” terang sumber yang minta namanya tidak diespos.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Aditya Warman juga selalu mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas tindak pidana korupsi khususnya di Babel ini.

“Silahkan masyarakat melaporkan ke pihak kejaksaan sekiranya ada temuan dugaan tipikor yang diketahuinya. Jangan takut untuk melaporkan. Kita akan menindak lanjuti kalau memang infonya akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.,” kata Kajati dalam acara Forum Diskusi beberapa waktu lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.