Unjuk Rasa Tuntut PT Timah Cabut Izin Penambangan Di Perairan Laut Toboali

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang — Ratusan warga nelayan asal Toboali, Senin (23/04/2018) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Timah. Mereka melakukan protes terkait kegiatan Tambang Inkonvesional (TI) apung yang kembali marak di sekitaran perairan Laut Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Kodi selaku Koordinator Lapangan dalam unjuk rasa itu mengatakan PT Timah seharusnya bertanggung jawab atas SPK PIP yang dikeluarkan oleh PT Timah yang dikeluarkan tanpa adanya sosialisai terlebih dahulu kepada masyarakat Toboali Bangka Selatan.

“Intinya Kami menolak dan meminta pertanggung jawaban Perusahan PT Timah yang seenaknya saja mengeluarkan izin SPK ,” kata Kodi  melalui pengeras suara saat memimpin ratusan pendemo di depan Kantor Pusat PT Timah, Senin (23/4/2018).

Kodi menegaskan bila tuntutan aksi mereka tidak dipenuhi maka akan kembali melakukan unjuk rasa lagi dengan membawa massa lebih banyak lagi.

“Kami akan kembali melakukan unjuk rasa ke PT TIMAH pada hari selasa depan tanggal 30 april 2018, sekaligus ke Dirut PT TIMAH. Bila masalah ini tidak diselesaikan, oleh PT Timah Tbk. Jangan salahkan kami kalau kami akan datang membawa massa yang lebih banyak lagi ,”ancamnya.

Jhon salah satu orator dalam aksi tersebut, juga menambahkan bahwa jikala PT Timah masih mengizinkan akan adanya penambangan di Sukadamai dam Payak Ubi Tobiali maka jangan salahkan masyarakat apabila terjadi seperti kejadian di Desa Tempilang Bangka- Barat.

“Kami minta PT Timah segera menarik izin yang telah dikeluarkan untu kegiatan penambangan di dua wilayah perairan laut Kubu, Bantil dan Tanjung Timur. Bila tidak, maka jangan salahkan masyarakat kalau kejadian di desa Tempilang Bangka Barat terulang kembali di Bangka Selatan,” kata John memberi warning kepada PT Timah.

Usai menggelar aksi di depan Kantor PT Timah, rombongan ratusan warga pesisir dari Toboali ini melanjutkan aksinya di depan Polda Kep. Babel. Di depan gedung Kepolisian Daerah (Polda) Kep. Babel, para pengunjuk rasa meminta Kapolda Kep. Babel, Brigjen Pol Syaiful Zachri untuk dapat menindak lanjuti keluhan masyarakat nelayan yakni menuntut laut di perairan Toboali bersih dari kegiatan tambang laut.

Puluhan personil pengamanan dari kepolisian terlihat dalam keadaan siaga mengawal aksi tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya, pada awal-awalnya pasangan Justiar Noer dan Reza Herdavit terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Basel. Pemkab Bangka Selatan sempat mengeluarkan surat edaran yang ditanda tangani Wakil Bupati Bangka Selatan, Reza Herdavit untuk tidak melakukan aktivitas Penambagan TI apung dikawasan Sukadamai dan Payak Ubi kelurahan Toboali dan kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali hingga menerjunkan Tim gabungan disaat itu. Alhasil aktivitas penambangan (TI apung,red) terhenti. Warga pesisir yang mayoritas nelayan pun sangat senang dan keadaan cukup kobdusif. Namun situasi ini tidak berlangsung lama lantaran kegiatan penambangan TI apung kembali masuk ke Daerah Payak Ubi dan Suka Damai. Sontak saja masyarakat nelayan Bangka Selatan melakukan protes dengan mendatangi Kantor Pusat PT Timah dan Polda Kep. Babel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.