PWI Bangka Belitung Desak PWI Pusat Duduki Dewan Pers 

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Bangka Belitung —  Rencana Dewan Pers yang  akan membahas revisi atau perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada rapat Dewan Pers yang diselenggarakan Rabu, 18 April 2018 di Jakarta, sontak menuai protes dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  di daerah.

Tak terkecuali PWI Bangka Belitung. Faturahman selaku ketua PWI Bangka Belitung sangat menyesalkan rencana Dewan Pers merevisi hari pers nasional (HPN).

Faturrahman atau lebih dikenal dengan Boy ini menyatakan dengan tegas bahwa pengurus dan segenap anggota PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai Dewan Pers saat ini telah membuka peluang terjadinya perpecahan antar wartawan dan organisasi kewartawanan hanya karena segelintir orang.

“Kami PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai Dewan Pers telah membuka peluang terjadinya perpecahan antar wartawan dan organisasi kewartawanan demi hasrat segerintil orang untuk dilakukan perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional,” ungkap Boy ketika dimintai tanggapan terkait rencana Dewan Pers merevisi tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dalam rapat yang akan digelar Rabu (18/4/2018) besok.

Boy menilai sikap Dewan Pers dibawah kepemimpinan Yoseph Adi Prastyo kerap meresahkan wartawan dan organisasi kewartawanan yang kebijakannya sering menimbulkan riak serta reaksi negatif dari insan jurnalis.

“Termasuk Dewan Pers yang cenderung sepakat untuk mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional atas usul dari beberapa lembaga wartawan yang jumlah anggotanya tidak sebanding dengan jumlah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),” sesal Boy.

Untuk itu, kata Boy, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sikap.

1. Menolak perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional untuk alasan apa pun dan tetap konsisten peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 February, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985.

2. Mendesak Dewan Pers untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional dan tidak mengangkangi Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985 tanggal 23 Januari 1985.

3. Mendukung sepenuhnya sikap Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga menolak tegas perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 5/1985 tersebut.

4. Medesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperhatikan aspirasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi-Provinsi di Indonesia termasuk PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana termaktub pada point 1 pernyataan ini.

5. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta melayangkan MOSI TIDAK PERCAYA kepada Dewan Pers, dalam hal ini kepada Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo yang telah memberikan peluang perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional yang sudah menjadi sejarah pers sejak lama. Sebab tindakan dan atau rencana perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional yang sudah digadang-gadang Dewan Pers sejak peringatan HPN di Padang, Provinsi Sumbar medio Februari 2018 sebagaimana dimaksud, telah ‘melukai’ seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) termasuk seluruh anggota PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tokoh wartawan se Indonesia yang sangat menghormati sejarah perjalanan dan pertumbuhan Pers Indonesia.

6. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menduduki Dewan Pers sekaligus memperjuangkan pergantian segera jabatan Ketua Dewan Pers yang saat ini dijabat Saudara Yoseph Adi Prasetyo berikut antek-anteknya dan segera melakukan konsolidasi agar terpilih Ketua Dewan Pers yang baru yang lebih dapat mengakomodir seluruh kepentingan wartawan dan organisasi wartawan di Indonesia tanpa bersikap ekslusifitas karena kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

7. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers yang dilakukan dengan sistem proporsional, yakni satu orang anggota Dewan Pers mewakili setiap 1000 (seribu) wartawan.

8. Meminta Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia untuk bersikap tegas terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan wartawan dan organisasi kewartawanan di Indonesia, dan jika perlu menarik diri sebagai konstituen apabila kebijakan Dewan Pers yang diantaranya ingin merubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional tersebut karena merugikan wartawan, tokoh pers dan organisasi kewartawanan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.