Kasus Oknum Pegawai Pajak KPP Pratama Yang Terjaring OTT Masih Pendalaman

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Tim Siber Pungli Polda Kep. Babel dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang oknum pegawai pajak berinisial HR di depan rumah makan Ayam Teriak Air Itam, Senin (9/4/2018) lalu.

Dalam drama penangkapan yang fotonya sempat di uploud di FB terlihat pria berbaju putih disergap oleh beberapa orang yang  berseragam putih hitam. Informasi yang berhasil dikumpulkan pria  tersebut merupakan oknum pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka berinisial HR yang bertugas mengawasi dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak. Dari tangannya disita uang puluhan juta yang terbungkus dalam amplop coklat.

Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Syaiful Zachri membenarkan kabar adanya OTT terhadap pegawai pajak tersebut. “Ya benar, masih pendalaman,” kata Syaiful Zachri, Rabu (11/4/2018) seperti dikutip di media online radarbangka.com.

BACA JUGA :  Soal Dugaan Tipikor di PUPR Babel, PERMAHI: "Itu Extra Ordinary Crime"

.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Bangka Dwi Hariyadi saat dikonfirmasi, tidak membantah adanya penangkapan dalam OTT tersebut. “Ya jadi memang oknum pegawai kita yang terjaring OTT. Masalah sanksi pegawainya ada tahapan setelah ada keputusan pengadilan. HR ini adalah pegawai yang memang mengawasi dan memberikan konsultasi bagi wajib pajak,” ujarnya, Rabu (11/4/2018) kemarin.

Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Hariyadi ini sebelumnya telah berjanji akan menindak tegas terhadap anak buahnya yang terjaring dalam OTT tersebut. “Secara institusi saya sangat marah dan kesal, kalo benar pegawai saya terjaring OTT. Ini saya masih menunggu kabar dari Polda, apakah benar itu pegawai saya, jika terbukti, akan saya sanksi terbuka seperti sanksi pecat,” janji Dwi Hariyadi.
Oleh karenanya Dwi meminta agar pegawainya dalam melaksanakan tugas mengacu pada standar pelayanan yang sesuai aturan sehingga hal ini tidak terulang ke depannya.
“Jangan memberi peluang adanya pungli. Yang ingin pelayanannya cepat dan tak ingin berbelit harus bayar. Masyarakat pun juga jangan mau dan juga harus ikut aktif melakukan pemberantasan pungli dengan tidak memberikan imbalan apapun,” harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.