Pimpinan Rapat Sahkan Hak Interplasi Dewan Terhadap Gubernur

Lokal

 

Forumkeadilan.com, Babel – Rapat Paripurna Penggunaan Hak Interpelasi kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman terus bergulir di gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rapat Paripurna yang digelar Selasa (10/4/2018) siang tadi dipimpin langsung oleh ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dan dihadiri sebanyak 24 anggota DPRD Babel dari keseluruhan 45 anggota DPRD Babel.

Rapat Paripurna Penggunaan Interpelasi ini ada dua utusan fraksi yang mengajukan usulan untuk dapat menggunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Babel. Yakni Fraksi dari Golkar berpandangan bahwa Gubernur Babel telah menyalahi aturan dalam pemberian Izin Usaha Produksi ( IUP ) dan perpanjangan IUP. Menurut Fraksi Golkar yang disampaikan Marsidi bahwa berdasarkan aturan yang ada, Pemprov Babel sempat mengeluarkan aturan terkait moratorium pertambangan dan aturan tersebut hingga saat ini belum dicabut.
Lalu diperkuat dengan aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) RI yang meminta Pemda untuk menghentikan sementara aktifitas pertambangan di laut.
“Ada beberapa poin yang kita anggap Gubernur Babel telah menyalahi kebijakan , maka kami sepakat untuk menggunakan Interpelasi ini , ” ungkap Marsidi di hadapan peserta Rapat Paripurna.

Fraksi kedua adalah PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa poin yang menjadi sorotan partai Banteng Moncong Putih, yakni terkait kebijakan yang diambil Gubernur . Salah satunya kerjasama antara Pemprov Babel dengan salah satu perguruan tinggi di Taiwan . Dimana Pemprov mengirimkan sebanyak 56 siswa asal Babel untuk mendapatkan pendidikan di Taiwan .
Adet Mastur , juru bicara Fraksi PDI Perjuangan menuturkan , langkah kebijakan yang diambil Gubernur tersebut telah melampaui kewenangan . Seharusnya sebelum memberangkatkan siswa, Pemprov  harusnya menyampaikan kerjasama ini ke DPRD Babel.

Adet mengungkapkan bahwa kerjasama yang dijalin Pemprov Babel dengan Taiwan ternyata juga tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pemerintah Pusat.

“Jelas ini telah menyalahi atuan. Karena dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 101, Pemda wajib meminta persetujuan dari DPRD Babel atas kerjasama yang dijalin. Namun sampai saat ini kita (DPRD-red) tidak sama sekali menerima atau diberitahukan atas kerjasama tersebut. Dan juga undang – undang 23 tahun 2014 pasal 367 harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat secara tertulis, akan tetapi kerjasama ini belum mendapatkan persetujuan secara tertulis,” ungkap Adet.

Usai mendengar poin–poin dalam pengusulan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Babel, akhirnya Pimpinan sidang mengesahkan pengajuan Hak Interpelasi. (Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.