Interplasi Bukti Demokrasi Masih Sehat di Babel

Lokal

Forumkeadilanbabel.com, Pangkalpinang – Wacana Pemakzulan Gubernur Erzaldi yang belum genap satu tahun usia kepemimpinannya, sebenarnya juga diragukan banyak pihak, bahkan dituding sebagai wacana panggung politik semata. Namun keraguan dan tudingan sebagai wacana panggung plitik terbantahkan  setelah ditetapkannya keputusan DPRD Provinsi Kep. Babel yang mengesahkan Hak Interplasi terhadap Gubernur Erzaldi dalam rapat paripurna DPR Babel, Selasa (10/04/2018) kemarin.

Bagi sebagian masyarakat  yang faham politik dan demokrasi tentunya hal itu merupakan hal yang biasa karena Hak Interpelasi merupakan Hak yang di miliki Dewan yang Prosuderal diatur dalam UU, juga mendukung Dewan melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap kinerja Gubernur  dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Demikian menurut pandangan salah satu tokoh pemerhati pelaksanaan Demokrasi di Babel,Huzarni Rani. Melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi, Huzarni katakan bahwa Hak Interpelasi ini menjadi penting  sangat luar biasa ketika Gubernur Erzaldi bereaksi secara luar biasa, sehingga mendorong banyak pihak dari berbagai element masyarakat seperti tokoh masyarakat, Ormas dan LSM yang tidak faham Politik dan Demokrasi, spontan ikut-ikutan bereaksi secara berlebihan  yang  justru memperkeruh suasana.

“Bagi masyarkat tentunya menimbulkan pertanyaan besar.  Ada apa kok Gubernur terkesan ketakutan dengan adanya Hak Interpelasi yang di ajukan Dewan? Padahal Hak Interpelasi hanya merupakan hak bertanya dewan terhadap tata kelola dan kebijakan Pemerintah,” kata mantan pejabat Bupati Bangka Selatan ini, Selasa (10/4/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan Gubernur  saat ini dinilai Dewan ada dugaan pelanggaran UU sehingga perlu dimintai klarifikasi kepadanya. Adanya sejenis kebuntuan dalam berkomunikasi antara legislatif dan eksekutif (miss comunication) sehingga munculnya wacana menggunakan Hak interpelasi.
“Ini dIanggap sebagai pintu darurat  yang digunakan dalam keadaan darurat. Banyak tokoh agama, masyarakat, mahasiswa dan LSM serta Ormas yang  tidak faham justru membuat pernyataan pernyataan yang aneh seperti prematur, tendensius, bahkan lebih serem lagi akan menyebabkan penarikan investasi dan lain lain, padahal Dewan hanya menjalankan fungsi kontrolnya yang diatur UU yang  justru untuk melindungi kepentingan masyarakat  yang diwakilinya,” terangnya.

Lebih jauh dikatakannya, interpelasi adalah  hal yang biasa, dewan bertanya  kepada  gubernur  atas hal hal yg dianggap krusial dan adanya dugaan pelanggaran UU  yang dilakukan gubernur  dan tugas gubernur  hanya memberi  jawaban bahwa tidak ada pelanggaran UU yang dilakukan gubernur  dalalm menjalankan roda pemerintahan  dan kalau jawaban gubernur  memuaskan dewan maka urusan interpelesasi selesai.

“Namun jika jawaban gub tidak memuaskan dewan dan terbukti  ada pelanggaran UU maka dewan bisa melakukan hak angket  yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran UU tersebut  dan jika terbukti  maka selanjutnya dewan mengeluarkan  rekomendasi pemakzulan terhadap gub kepada  mendagri. Namun perlu diketahui perjalanan proses demokrasi dari interpelasi sampai pemakzulan itu masih panjang  dan marilah kita berbaik sangka dan memberikan apresiasi kepada dewan yang selama ini dimata masyarakat dijuluki  4 D, yakni  DATANG DUDUK DIAM DAN DUIT, itu tidak benar dan justru menjalankan tupoksinya dengan baik sesuai amanat UU dengan melakukan interpelasi terhadap gub yg merupakan pertama kali terjadi sejak  Babel menjadi provinsi yang memasuki tahun ke 18.
Maka mari kita kawal proses interpelasi ini supaya tetap dalam koridor bukan karena pencitraan maupun posisi tawar menawar  dewan dengan gub untuk menghadapi tahun politik  2019 dan kita berharap gub dan anggota dewan selalu istiqomah dlm melaksanakan amanah  yg diberikan masyarakat,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.