Forumkeadilanbabel.com, Sungailiat – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A) Kabupaten Bangka Boy Yandra mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terdapat 3 hal yang menjadi arus utama yakni pembangunan yang berkelanjutan, good goverment, dan Gender.
Hal itu dikatakannya ketika Pertemuan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Bangka 2018 yang diselenggarakan Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/4) di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bangka.
Kegiatan yang dibuka langsung Wardiah SH.MH Kabid PKHP Dinas DP2KBP3A Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sekaligus sebagai nara sumber.
Boy Yandra mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dan mampu memberdayakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, bahkan melindungi perempuan dan membebaskannya dari kekerasan, sehingga perempuan dapat terlibat dalam transformasi kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan masyarakat.
“ Kita ketahui bersama bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus dirumuskan secara responsif dan berkeadilan dengan Prinsip Keseimbangan Gender, “ ungkap Boy.
Selain itu dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pada Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Responsif Gender yang berbasis kinerja. Pemerintah kabupaten Bangka. berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA SKPD Dan RENJA SKPD Dan DPA-SKPD serta Mengimplementasikan PPRG dalam proses pembangunan di segala bidang untuk mengatasi disparitas gender serta mewujudkan keadilan Dan kesetaraan gender.
Menurutnya, Dinas P2KBP3A kabupaten Bangka baru tahun 2018 mengajukan pembuatan Perda tentang Gender, yang mengimplementasikan PPRG ke dalam kebijakan, program dan menyelenggarakan kegiatan.
Sementara itu Kabid PKHP pada Dinas P3ACSKB Bangka Belitung Wardiah menjelaskan, percepatan pengarusutamaan gender Melalui PPRG tujuan meningkatkan koordinasi para perencana/focal poin gender OPD mampu dan handal dalam melakukan analisis gender kedalam dokumen Anggaran Responsif Gender masing-masing OPD agar lebih terarah dan sistematis.
Disamping itu untuk meningkatkan kompetensi SDM perencana/focal poin gender OPD yang komprehensip tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, sehingga tepat sasaran dalam menjawab permasalahan kesenjangan gender di masing-masing OPD
Diselenggarakannya kegiatan percepatan PUG Melalui PPRG bagi OPD Bangka. ini diharapkan para perencana. Pengarusutamaan gender.masing-masing OPD mampu dan handal dalam menganalisis program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender di masing-masing OPD Kabupaten Bangka. Dengan demikian pembangunan daerah yang mempertimbangkan gender dapat mengoptimalkan peran dan fungsi perempuan maupun laki-laki untuk dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan di semua lini.
Pertemuan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD Kabupaten Bangka Tahun 2018 yang bertempat di Hotel Sun jaya Bangka, dengan peserta sejumlah 20 orang diikuti Kasubag perencana di OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
(Red/Rus/Humas)
