Vonis Saharudin Hanya 4 Tahun, Majelis Disorot Aktivis Anti Korupsi

Hukum Lokal

Forumkeadilanbabel, Pangkalpinang– Menyatakan Saharudin terbukti bersalah dan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp.200 juta dengan subsider  1 bulan kurungan. Demikian putusan Majelis Hakim PN Tipikor Pangkalpinang terhadap Saharudin terdakwa perkara kasus korupsi Depo Pertamina Pangkalbalam Pangkalpinang, kemarin.

 

Putusan majelis hakim PN Tipikor Kota Pangkalpinang itu sontak saja menuai sorotan tajam khususnya dari aktivis pegiat anti korupsi di Bangka Belitung. Pasalnya vonis hukuman antara mantan pejabat Pertamina yakni Saharudin dan pegawai outsourcing terjadi disparitas yang cukup tajam. Saharudin hanya dikenakan 4 tahun penjara tanpa dikenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sedangkan Kurniadi yang hanya pegawai outsourching harus menerima kenyataan pahit akibat perbuatannya dengan akumulasi 10 tahun penjara serta TPPU.

Marshal Imar Pratama salah satu aktvis Babel yang intens menyorot proses penegakan keadilan hukum di PN Tipikor Pangkalpinang sangat menyayangkan putusan Majelis Hakim yang terkesan tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.

“Parahnya lagi majelis hakim menjatuhkan hukuman denda kepada bos Saharudin Rp 200 juta dengan subsider atau disamakan dengan hukuman 1 bulan penjara saja. Padahal lazimnya untuk denda Tipikor yang biasa Rp 50 juta itu subsidernya bisa mencapai 6 bulan penjara. Tapi dalam kasus Pertamina ini sungguh kenapa seenteng itu hukuman yang dijatuhkan,” sesal  Marshal Imar Pratama.

Marshal mempertanyakan inkonsistensi majelis hakim dalam memvonis hukuman badan. Dimana dalam perkara yang sudah-sudah terjadi jumping putusan. “Kita ambil contoh kasus LPDB dan Rubasan para tersangka ditambah dengan 1 tahun penjara sehingga naik 1 tahun di atas tuntutan. Tetapi dalam kasus Pertamina ini justeru putusanya mengikuti irama jaksa semata,” kata  mantan presiden mahasiswa IBEK ini.

Harusnya lanjut Marshal kalau memang ingin konsisten dalam penegakan hukum, putusan seluruh perkara Tipikor harus jumping. Bukanya mengikuti irama jaksa semata. “Majelisnya jangan setengah hati dan pilih-pilih perkara ini dong. Mestinya perkara Pertamina yang mendapat sorotan tajam ini harus mampu diadili secara komprehensif, tegas dan adil, apalagi kerugian negara tak terpulihkan,” ujarnya.

Sebagai wujud kontrol sosial dan hukum lanjutnya, dalam waktu dekat dirinya akan melaporkan kondisi ini kepada Mahkamah Agung.
“Wujud kepedulian kita atas ketimpangan-ketimpangan putusan yang terjadi harus diawasi. Kita coba sampaikan ini kepada pengawasan Mahkamah Agung. Dengan begitu ke depan hukuman yang dijatuhkan dapat serius, konsisten, tegas, adil dan komprehensif,” tandasnya.

Sementara itu, ketua PN Tipikpor Pangkalpinang melalui humasnya Iwan Gunawan SH menyatakan bahwa Majelis dalam menjatuhkan vonis kepada Saharudin itu punya pertimbangan tersendiri.

“Pertimbangannya, yang melakukan perbuatan itu adalah Kurniadi dan yg menikmati pun Kurniadi, Saharudin hanya lalai dalam pekerjaannya tidak bisa memonitoring pekerjaan bawahan sehingga dimanfaatkan oleh Kurniadi,” kata Iwan singkat, Senin (9/4/2018)pagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.